Lagi, KPK Korsup Kasus Korupsi Ditangani Polda NTB

I Gusti Putu Gede Ekawana. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kasus korupsi yang ditangani Polda NTB ternyata masih butuh bantuan KPK. Diantaranya dua kasus yang menunggak sejak tahun 2019, proyek dermaga Gili Air Lombok Utara dan proyek pengadaan alat kesenian Marching Band pada Dinas Dikbud Provinsi NTB. Dua kasus ini terkendala pada pembuktian unsur kerugian negaranya.

Berkas perkara dua kasus tersebut dikenal rajin bolak-balik antara penyidik dengan jaksa peneliti. Petunjuknya lebih kurang sama. Mengenai hasil audit kerugian negara. “Masih ada perbedaan pendapat terkait kerugian negara,” ungkap Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana, akhir pekan lalu.

Iklan

Untuk mengurai kesepahaman, KPK diundang lagi untuk koordinasi dan supervisi. Khususnya terhadap dua kasus tersebut yang total menjerat tujuh tersangka. “KPK sudah bersurat untuk Korsup,” imbuh Eka. Mengenai jadwalnya, sambung dia, sedang dikoordinasikan. Apalagi sekarang sedang masa pandemi Covid-19 sehingga menambah kendala mobilitas tim Korsup. Dua kasus itu sebenarnya sudah dibahas dalam Korsup dengan KPK pada tahun 2019 lalu.

“Kita hanya perlu menyamakan persepsi saja. Hasil penghitungan kerugian negara itu yang akan kita koordinasikan lagi,” jelasnya. Eka mengatakan, penyidik tidak memiliki pilihan untuk menghentikan kasus. Sebab, unsur pidana korupsinya sudah kuat. Dua kasus yang ditangani sejak tahun 2018 itu diyakini bakal terus naik ke tahap penuntutan di persidangan. “Tidak mungkin kita SP3,” tegas Eka.

Catatan Suara NTB, dalam kasus pengadaan alat kesenian marching band Dinas Dikbud Provinsi NTB tahun 2017, dua orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Antara lain, mantan Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud Provinsi NTB Muhammad Irwin selaku PPK proyek. Kemudian tersangka dari pihak rekanan yakni Lalu Buntaran, Direktur CV Embun Emas. Dua tersangka itu diduga bekerjasama mendesain proyek pengadaan pada dua paket proyek. Tujuannya agar hanya CV Embun Emas yang bisa memenangkan tender.

Paket pertama untuk pengadaan di lima SMA Negeri dengan kontrak Rp1,57 miliar. Paket kedua bernilai kontrak Rp982,43 juta untuk pengadaan pada empat SMA swasta. Dalam kasus ini, kerugian negara berdasarkan audit BPKP sebesar Rp702 juta. Sementara kasus proyek pembangunan Dermaga Gili Air, Lombok Utara tahun 2017 dikerjakan dengan kontrak Rp6,28 miliar. Proyek dermaga Gili Air dibiayai dengan anggaran dari APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017.

Audit BPKP menemukan kerugian negara sebesar Rp1,24 miliar. Sejumlah pihak yang ditetapkan sebagai tersangka antara lain pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek pada Dishublutkan KLU berinisial AA; berkas tersangka kontraktor pelaksana berinisial ES; tersangka pemilik perusahaan SU; serta tersangka konsultan pengawas, LH dan SW. (why)