Lagi, ASN Pemkot Diduga Terlibat Politik Praktis

Hasan Basri. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemkot Mataram diduga kembali terlibat politik praktis. Kali ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengklarifikasi Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD), dan Kepala Seksi di Dinas Pemadam Kebakaran atas dugaan terlibat politik praktis.

Dugaan pelanggaran netralitas ASN ini berbeda – beda. Satu pejabat setingkat eselon III ini diketahui memposting foto bersama salah satu paslon Walikota dan Wakil Walikota Mataram sambil menunjukkan jari sebagai simbol nomor urut paslon. Sedangkan, satu pejabat lainnya secara terang – terangan terlibat politik praktis.

Ketua Bawaslu, Hasan Basri membenarkan bahwa dua orang pejabat di Lingkup Pemkot Mataram telah diundang untuk diminta klarifikasi terkait dugaan pelanggaran netralitas sebagai ASN. Pemanggilan ASN, kaling maupun tenaga kontrak berdasarkan laporan masyarakat. Kendati demikian, para pejabat yang dipanggil tidak perlu khawatir atau memiliki pemikiran lain. Pihaknya mengundang hanya untuk mengklarifikasi laporan atau temuan tim di lapangan. “Jadi jangan under estimed duluan,” katanya ditemui Kamis, 19 November 2020.

Bawaslu tidak mau terjebak dengan postingan di media sosial yang bisa merugikan orang lainnya. Klarifikasi dimaksudkan untuk mencari tahu kebenaran informasi yang diterima dari masyarakat. Menurut Hasan, bisa saja ASN melintas kemudian difoto atau bertemu dengan rekan lamanya, tetapi tidak tahu fotonya diambil oleh orang lain. “Misalnya saya sebagai Bawaslu harus netral. Mungkin saya ke pasar atau ke mana tidak sengaja ketemu teman lama secara kebetulan masuk tim salah satu paslon. Kemudian berfoto bareng. Hal – hal ini yang perlu kita klarifikasi,” tandasnya.

Terlepas dari itu, Bawaslu akan membuat kajian apakah yang bersangkutan melanggar netralitas sebagai ASN atau sebaliknya. Ditegaskanya, pihaknya tidak akan segan – segan merekomendasikan ke Komisi ASN jika terbukti bersalah. “Kita cukup satu minggu periksa dan langsung kirim ke KASN,” tegasnya.

Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia membenarkan beberapa ASN kembali diklarifikasi oleh Bawaslu terkait dugaan pelanggaran netralitas. Salah satunya adalah Kepala Seksi di Dinas Pemadam Kebakaran. Yang bersangkutan diketahui bakal pensiun akhir Desember mendatang. “Padahal akhir bulan depan sudah pensiun,” katanya.

Dia menyesalkan para ASN tidak bisa menempatkan diri pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Secara aturan baik itu Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP 11 Tahun 2017 telah memberikan batasan bagi ASN taatkala berlangsung pemilu. Evi mengakui, netralitas ASN sangat sulit meskipun telah menandatangani serta mengucapkan ikrar. (cem)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here