Labelisasi Warga Miskin KPM PKH Banyak yang Mengundurkan Diri

Wabup Lotim H. Rumaksi Sjamsuddin memberikan sertifikat kepada warga yang secara sukarela mundur dari KPM PKH. (Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) – Kegiatan labelisasi rumah keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Lombok Timur (Lotim) dinilai cukup efektif guna memastikan bantuan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan tepat sasaran.

Wakil Bupati (Wabup) Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin beberapa waktu lalu turut turun melakukan labelisasi di wilayah Kecamatan Terara. Sebelum labelisasi, sebanyak 39 orang sudah menyatakan sukarela mengundurkan diri sebagai KPM PKH.

Iklan

Menurut Rumaksi yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Lotim ini, tidak sedikit masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru tidak menerima. Sebaliknya yang seharusnya tidak berhak justru menerima. Hal ini menjadi pertanyaan besar. Untuk itu, terhadap 39 orang yang secara sukarela mengundurkan diri dari daftar warga miskin, dirinya memberikan apresiasi besar. Bahkan, pada eks KPM PKH ini pun langsung diberikan sertifikat.

Dalam hal ini, ujarnya, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Kepada masyarakat mampu yang tetap tidak mau mengundurkan diri, Pemerintah tentunya tetap akan melakukan labeliasi rumahnya sebagai tanda penerima bantuan. Selain itu, pemerintah terus akan berinovasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyediakan berbagai skema untuk percepatan penurunan angka kemiskinan yang berada di 16,15 persen.

Di antara inovasi yang dilakukan, terangnya, adalah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin untuk kepemilikan  ternak sapi. Pada kebijakan ini, pemerintah akan memberikan subsidi untuk bunga bank dan dialokasikan untuk 1.500 orang. Selain itu ada pula bantuan subsidi bunga bank dan pembayaran tanggungan premi asuransi. ‘’Diharapkan masyarakat Lotim ke depan dapat mengelola bantuan yang diberikan pemerintah,’’ harapnya.

Di sisi lain,  angka kemiskinan Lotim yang tercantum dalam Basis Data Terpadu (BDT) atau yang saat ini disebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mencapai 800 ribu jiwa. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi data jumlah penerima yang tersisa sekitar 300-an ribu orang saja. “Ke depan kita harapkan desa dapat melakukan mekanisme pengeluaran penerima manfaat melalui Musrenbangdes. Sebab kini pemerintah pusat juga memberikan waktu untuk memperbarui data penerima tiga kali dalam setahun,”  harapnya. (rus)