KY Usut Dugaan 39 Hakim Nakal

Koordinator Kantor Penghubung KY NTB, Ridho Ardian Pratama (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Sedikitnya 39 hakim diproses Komisi Yudisial (KY). Hakim- hakim itu sedang dalam proses pembuktian dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), sesuai laporan dan temuan. Salah satunya oknum hakim di Dompu yang dijatuhi sanksi penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun.

Selama 2018 Kantor Penghubung KY NTB menerima 39 pengaduan dan temuan hakim nakal itu. Rinciannya, 35 oknum hakim yang diproses karena laporan masyarakat. Empat oknum hakim lainnya diproses karena ada temuan KY.

Iklan

Koordinator Kantor Penghubung KY NTB, Ridho Ardian Pratama, SH,MH kepada Suara NTB, Selasa, 8 Januari 2019 menjelaskan, dua jenis sumber informasi ini akan diproses berbeda. ‘’Untuk 35 pengaduan yang kami terima, karena kategorinya ringan sampai sedang, langsung diproses di MA. Sedangkan untuk empat temuan,  jika terbukti ini termasuk kategori pelanggaran berat. Diproses melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH),’’ kata Ridho.

Ditanya  rinci soal jenis pelanggaran dimaksud, Ridho tak bisa menjelaskan karena berkaitan dengan kode etik pengawasan.

Dari 39 kasus itu, baru satu oknum hakim yang terbukti melakukan pelanggaran KEPPH. Oknum hakim tersebut terbukti melakukan pelanggaran sedang dan sudah dijatuhi sanksi penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun.

‘’Saat ini oknum hakim itu sudah menjalani hukuman. Satu tahun tidak bisa naik pangkat,’’ ungkapnya.

Sementara laporan dan temuan itu sedang dalam proses pendalaman oleh KY RI, setelah pihaknya meneruskan laporan dilengkapi dengan informasi pendukung. Sedangkan untuk temuan, karena rata rata terkait pelanggaran kategori berat, akan diteruskan ke bidang investigasi. Setelah proses selesai, akan dilakukan sidang panel dan diteruskan ke MKH. ‘’Rekomendasi penjatuhan sanksinya nanti dari sidang panel,’’ sebutnya.

Sementara untuk tingkat  nasional, laporan dari NTB ini masuk dalam urutan 10 besar, dengan total  1.719 laporan dan temuan.

Masalah perdata mendominasi laporan yang  masuk ke KY, yaitu 782 laporan. Di mana, untuk perkara pidana berada di bawahnya  dengan jumlah laporan 506 laporan.

‘’Data ini menggambarkan dominasi perkara perdata dan pidana karena perkara tersebut berada di ranah kewenangan peradilan umum dengan kompleksitas perkara yang tinggi dan sensitif,’’ Ketua Komisi Yudisial RI Jaja Ahmad Jayus melalui press release diterima Suara NTB kemarin.

Perkara lainnya adalah tata usaha negara sebanyak 120 laporan, agama sebanyak 83 laporan, dan tindak pidana korupsi (tipikor) sebanyak 76 laporan.   Berdasarkan jenis badan peradilan atau tingkatan pengadilan yang dilaporkan, jumlah laporan terhadap peradilan umum sangat mendominasi, yaitu sebanyak 1.245 laporan.

Kemudian berturut-turut, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara sebanyak 114 laporan, Mahkamah Agung sebanyak  107 laporan, Peradilan Agama sebanyak 97 laporan, dan Tipikor sebanyak 51 laporan.

 Kemudian KY merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 63 hakim terlapor, dengan rincian  40 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi ringan, 11 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi sedang, dan 12 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi berat.

Untuk sanksi ringan, KY memberikan teguran ringan terhadap 9 orang hakim, teguran tertulis terhadap 18 orang hakim, dan pernyataan tidak puas secara tertulis terhadap 13 hakim.

Untuk sanksi sedang, KY memberikan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun terhadap 1 orang hakim, nonpalu paling lama 6 bulan terhadap 7 orang, dan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun terhadap 3 orang.

Untuk sanksi berat, KY memberikan sanksi nonpalu selama 7 bulan terhadap 1 orang hakim, nonpalu selama 2 tahun terhadap 2 orang hakim. Penurunan kenaikan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun terhadap 3 orang hakim. Pemberhentian tetap tidak dengan hormat terhadap 6 orang hakim. (ars)