Kurikulum Merdeka, UTS Libatkan Pelaku Usaha dan Pemerintah Daerah

Chairul Hudaya (Suara NTB/dok)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Teknologi Sumbawa berusaha melibatkan para pemangku kepentingan. Mulai dari para pelaku usaha, perbankan, pemerintah daerah, media massa, dan juga pelaku UMKM dalam proses penyusunan kurikulum Program Studi dan Rencana Induk Penelitian (RIP) FEB UTS.

Sebagaimana disampaikan Dekan FEB UTS, Muhammad Nurjihadi, Senin, 19 Oktober 2020, FEB UTS tidak berjalan sendiri dalam melaksanakan kegiatan tridharma. Setiap aktivitas dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen FEB UTS diupayakan sejalan dan sesuai dengan kebutuhan dan realitas masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Iklan

“Itulah, makanya baru baru ini kami telah membuat kegiatan Workshop Tridharma Perguruan Tinggi,” terangnya.

Rektor UTS, Chairul Hudaya,menyampaikan, whorkshop dihajatkan untuk dapat menyerap banyak masukan dari stakeholders. Sebagai wujud pelaksanaan kebijakan Kampus Merdeka di UTS. Apalagi UTS selama ini sudah berusaha banyak untuk mensinergikan kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan berbagai pihak. Termasuk dengan pelaksanaan program MERDEKA (Membangun Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat) yang merupakan program pembinaan desa oleh UTS. Dengan mengerahkan ratusan mahasiswa dan dosen secara intensif ke desa-desa binaan. Hal ini juga merupakan wujud dari pelaksanaan misi membumi dan mendunia yang menjadi filosofi pengembangan UTS semasa kepemimpinannya.

Mewakili Bappeda Sumbawa, Dr. Deddy Heribowo mengapresiasi inovasi kurikulum yang dibuat oleh Prodi di FEB UTS. Sebab kurikulum ini dinyakini telah mengakomodir perkembangan teknologi, perubahan sosial masyarakat, baik secara global, nasional, maupun lokal.

Adapun untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, para peserta workshop menyarankan agar FEB UTS berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan desa. Seperti pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), penguatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Serta pengelolaan lingkungan dan energi terbarukan berbasis pasar. (arn)