Kurang Anggaran, Proyek Sistem Penyediaan Air Minum Ditunda

Mataram (Suara NTB) – Eksekusi proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB yang akan dilaksanakan di Lombok Timur (Lotim) berpotensi ditunda. Pelaksanaan proyek senilai Rp 3 miliar lebih ini berpotensi ditunda akibat kekurangan APBD NTB 2018.

“Jadi kegiatan (proyek) yang berpotensi ditunda ada,” kata Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP ketika dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Kamis, 7 Juni 2018 siang.

Iklan

Namun keputusan mengenai penundaan pelaksanaan proyek ini masih menunggu pembahasan antara Dinas PUPR dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Di mana, saat ini TAPD sedang melakukan penyisiran kegiatan yang dapat dirasionalisasi untuk menutupi kekurangan APBD 2018.

Ardi mengatakan, hanya ada satu atau dua proyek yang dapat ditunda di Dinas PUPR NTB. salah satunya, proyek SPAM di Lotim. Proyek ini masih belum diajukan lelang ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB. Sehingga kemungkinan besar akan kena penyisiran TAPD.

TAPD akan melakukan penyisiran belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menutupi kekurangan anggaran sekitar Rp 142 miliar akibat berkurangnya penerimaan dari pajak rokok, pajak kendaraan bermotor dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. TAPD berencana akan menyisir paket-paket proyek yang belum diajukan lelang ke ULP untuk ditunda pelaksanaannya tahun ini.

Ardhi membeberkan, penyebab proyek SPAM ini belum diajukan lelang. Karena adanya perubahan lokasi sumber airnya. Selain itu, proyek ini harus memerlukan persetujuan dari masyarakat yang berada di lokasi poryek.

‘’Kalau hasil rasionalisasi kegiatan ini ditunda, ndak masalah. Nanti kita tunda lah. Yang kena rasionalisasi yang belum diajukan lelang. Kalau yang sedang lelang, ndak kena rasionalisasi. Tetapi  tetap lanjut. Ada satu kegiatan yang berpotensi ditunda,’’ ucapnya.

Diketahui, beberapa target pendapatan dalam APBD murni 2018 mengalami penurunan realisasi. Akibatnya, terjadi kekurangan APBD lebih dari Rp 140 miliar. Seperti realisasi PKB yang mengalami penurunan sebesar Rp 42,4 miliar dan pajak rokok sebesar Rp 52,6 miliar.

Tadinya target penerimaan pajak rokok dalam APBD murni Rp 342 miliar. Namun setelah keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK), pajak rokok yang akan diterima NTB sebesar Rp 290 miliar. Sehingga minus Rp 52,6 miliar.

Pengurangan pendapatan atau penerimaan juga terjadi dari hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan. Antara lain, belanja atas penyertaan modal pada perusahaan daerah PD. BPR NTB yang berkurang Rp 5,5 miliar.

Dalam APBD Murni 2018, penerimaan dari PD. BPR NTB ditargetkan sebesar Rp 15 miliar. Namun, setelah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), penerimaan dari PD. BPR hanya sebesar Rp 9,485 miliar. Sehingga terjadi kekurangan penerimaan pendapatan sebesar Rp 5,5 miliar.

Kemudian, dalam APBD Murni 2018 ditargetkan dividen dari PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) sebesar Rp 40 miliar. Namun, akibat perusahaan daerah tersebut tak beroperasi pada 2018 maka target tersebut menjadi nol.

Selanjutnya, target penerimaan pendapatan dari PT. Gerbang NTB Emas (GNE) sebesar Rp 1,2 miliar. Setelah RUPS, perusahaan daerah ini hanya menyetorkan dividen sebesar Rp 800 juta. Artinya, terjadi kekurangan penerimaan sebesar Rp 400 juta.

Begitu juga target penerimaan dari PT. Bank NTB sebesar Rp 65 miliar. Berdasarkan hasil RUPS pada 31 Mei lalu, PT. Bank NTB hanya menyetorkan dividen sebesar Rp 49,3 miliar lebih. Sehingga terjadi kekurangan penerimaan sekitar Rp 15,6 miliar lebih.

Sementara itu, dalam APBD Perubahan 2018 masih ada kekurangan anggaran untuk proyek percepatan jalan sebesar Rp 151 miliar lebih. Sehingga,TAPD sedang melakukan penyisiran anggaran di seluruh OPD yang masih dapat dilakukan rasionalisasi. (nas)