Kuota Pupuk Subsidi untuk Petani Masuk e-RDKK

Ketua KP3, Taufik HAK bersama Disperbun, Disperindag Kabupaten Bima, Bagian Ekonomi, Pol PP dan Polres Bima melakukan monitoring penyaluran pupuk subsidi di Desa Rabakodo, Jumat, 15 Januari 2021.(Suara NTB/Uki)

Bima (Suara NTB) – Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) bersama Disperbun, Disperindag Kabupaten Bima, Bagian Ekonomi, Pol PP dan Polres Bima melakukan monitoring penyaluran pupuk subsidi di Kecamatan Woha, Jumat, 15 Januari 2021.

Monitoring yang dipimpin langsung oleh Ketua KP3 Kabupaten Bima Drs. H. Taufik HAK M.Si itu diawali di Desa Rabakodo, Naru, Samili dan Kalampa. Rencananya monitoring ini akan dilakukan selama dua minggu ke depan.

Iklan

Saat bertemu dengan warga Rabakodo, Taufik yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima ini mengingatkan kuota pupuk subsidi hanya diperuntukkan bagi petani yang tergabung Kelompok Tani (Poktan) atau Gapoktan. “Hanya petani yang masuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok elektronik (e-RDKK) yang mendapatkan pupuk subdisi ini,” ujarnya.

Selain itu lanjutnya, kuota pupuk subsidi juga dibatasi berdasarkan luas lahan yang dimiliki. Misalnya warga atau petani yang memiliki lahan dua hektar, hanya bisa mendapatkan alokasi pupuk subsidi sebanyak dua zak.

‘’Begitupun yang memiliki lahan satu hektar, hanya bisa mendapatkan pupuk satu zak, setengah hektar mendapatkan setengah zak. Jadi, tidak boleh lebih, karena semuanya dibatasi,’’ ujarnya.

Taufik melihat kisruh penyaluran pupuk subsidi di wilayah Kabupaten Bima yang terjadi selama ini, salahsatunya disebabkan akibat permintaan pupuk yang terus meningkat dan melebihi ketentuan Pemerintah. “Misalnya satu petani yang masuk dalam RDKK mendapat kuota pupuk satu zak, tapi di lapangan justru menginginkan dua zak,” katanya.

Masalah lain tambah dia, munculny petani baru diluar RDKK yang menginginkan pupuk subsidi, terutama petani yang menggarap lahan area gunung yang tidak termasuk dalam e-RDKK. ‘’Kuota pupuk subsidi dari pemerintah sifatnya terbatas. Ada mekanisme dan ketentuannya,’’ ujarnya.

Meski begitu, para distributor serta pengecer juga tidak boleh memanfaatkan kondisi tersebut, dengan menjual pupuk paketan antara subsidi dan nonsubsidi untuk menutup kekurangan. “Tidak boleh seperti itu. Pengecer dan distributor harus menjual pupuk subsidi berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Jika ditemukan adanya praktek penjualan pupuk subsidi yang tidak sesuai ketentuan, Taufik meminta warga agar segera melaporkan ke pihaknya ataupun ke Aparat Penegak Hukum (APH) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Praktik penjualan pupuk subsidi di luar ketentuan bisa dipidana. Jika ada praktik semacam ini laporkan saja secepatnya,’’ pungkasnya. (uki)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional