Kuota Pengangkatan P3K Loteng Berpotensi Bertambah

Suasana tes tulis seleksi P3K Pemprov NTB,  24 Februari lalu. (Suara NTB/bkdntb)

Praya (Suara NTB) – Jumlah tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bakal diangkat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kemungkinan bakal bertambah. Dari 150 orang menjadi 441 orang sesuai dengan jumlah peserta seleksi P3K yang memenuhi syarat passing grade dari total 753 tenaga honorer kategori dua (K2) yang ikut seleksi penerima P3K yang baru lalu.

Namun demikian, keputusan penambahan jumlah tenaga P3K yang akan diangkat tersebut masih menunggu putusan pemerintah pusat, karena semua kewenangan terkait pengangkatan tenaga P3K ada di tangan pemerintah pusat.

Iklan

“Soal penambahan kuota pengangkatan P3K ini kita masih menunggu keputusan (pemerintah) pusat. Apakah disetujui atau tidak,” sebut Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.M. Nazili, S.IP., kepada Suara NTB, Senin,  4 Maret 2019.

Tapi yang jelas, sehari setelah tes dilakukan pemerintah pusat bersurat ke pemerintah daerah supaya mengajukan usulan formasi yang baru sesuai dengan jumlah peserta seleksi yang dinyatakan memenuhi passing grade. Atas dasar itulah nanti pemerintah pusat menentukan formasi P3K untuk masing-masing daerah. “Keputusan inilah yang masih kita tunggu,” ujarnya. Kalau jadi ditambah maka jumlah tenaga P3K yang akan diangkat bukan 150 orang seperti rencana awal, tapi 441 orang sesuai hasil seleksi yang ada.

Kalau benar ada penambahan, otomatis anggaran yang harus disiapkan oleh Pemkab Loteng untuk mengaji tenaga P3K tersebut ikut bertambah yang otomatis menambah beban daerah, karena anggaran untuk menggaji tenaga P3K semua dibebankan ke pemerintah daerah. Tapi karena itu sudah menjadi keputusan pemerintah pusat, mau tidak mau pemerintah daerah harus melaksanakan keputusan tersebut.

“Perkiraan awal kita sekitar Rp4 miliar lebih. Tapi dengan adanya rencana penambahan kuota tersebut, dari hasil komunikasi dengan TAPD kebutuhan anggaran untuk pengangkatan tenaga P3K ini menjadi sekitar Rp25 miliar,” terangnya.

Anggaran tersebut, kemungkinan baru bisa dialokasikan di APBD Perubahan tahun 2019 mendatang, kalau di APBD murni 2019 tidak bisa, karena anggaran sudah berjalan dan pembiayaan pengangkatan tenaga P3K tidak masuk pada perencanaan awal.

Sehingga untuk pembayaran gaji serta tunjangan P3K itu nanti akan dilihat dari Tanggal Mulai Terhitung (TMT) bekerjanya. Kalau sebelumnya penetapan APBD perubahan, maka pembayaran gaji dan tunjangan tenaga P3K akan dirapel. Tapi kalau setelah penetapan APBD perubahan maka ada rapel pembayaran gaji serta tunjangan. (kir)