Kualifikasi TKI Asal NTB Rendah

Ilustrasi TKW (Suarantb/dok)

Mataram (suarantb.com) – Kualifikasi atau keterampilan yang dimiliki TKI asal NTB diakui Sekretaris Utama Badan Nasional Perlindungan dan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Hermono masih lebih rendah dibanding TKI dari daerah lain. Ini disampaikannya dalam rapat koordinasi (rakor) Program Poros Sentra Layanan TKI Terintegrasi Daerah Asal di Provinsi NTB di Ruang Rapat Umum Kantor Gubernur, Selasa, 8 Nopember 2016.

“Ada beberapa masalah yang dihadapi TKI asal NTB. Tingkat pendidikan atau keterampilan yang lebih rendah dari daerah lain. Sehingga mayoritas bekerja di sektor perkebunan dan rumah tangga,” ungkapnya.

Iklan

Dengan hanya bekerja sebagai PRT atau buruh di perkebunan sawit tentu gaji yang didapat para TKI ini tidak banyak. Dibandingkan dengan TKI yang memiliki kualifikasi lebih bagus. Padahal biaya pemberangkatan yang dikeluarkan bisa terbilang sama.

Menurut pengakuan salah seorang TKI asal Lombok yang menjadi korban kecelakaan kapal TKI ilegal di Batam, Ahmad Zakaria pertama kali ke Malaysia ia juga dipekerjakan di kebun sawit.

“Kita ya kerjanya di kebun sawit. Tapi setelah masuk, gajinya tidak sesuai dengan yang dijanjikan,” tuturnya.

Selain kualifikasi, para TKI ini juga menganggap enteng konsep legal dan ilegal. Padahal hanya dengan berstatus TKI legal baru pemerintah Indonesia bisa memberikan perlindungan penuh pada TKI selama di Malaysia.

“Konsep pemahaman soal legal dan ilegal buat mereka tidak penting. Pemahaman mereka tidak sampai situ. Status keimigrasian belum jadi concern mereka,” jelas Hermono.

Berbeda dengan pernyataan Hermono, Zakaria mengaku ia mengetahui apa resiko saat ia memutuskan untuk merubah statusnya dari TKI legal menjadi ilegal. “Saya tahu resiko jadi TKI ilegal itu apa. Tapi saya tetap kabur dari majikan saya di kebun sawit karena gajinya kurang. Tidak sama kayak yang dijanjikan,” akunya.

  KSB Siapkan Regulasi Khusus Tangani Masalah TPPO

Jadi, sebenarnya bukan ketidaktahuan yang menyebabkan TKI beralih status menjadi TKI ilegal. Desakan ekonomi untuk mendapatkan gaji lebih besar yang memaksa mereka. Setelah pindah tempat kerja, Zakaria mengaku mendapatkan gaji lebih banyak dibanding sebelumnya.

Menilik dari pengalaman Zakaria ini memang peningkatan pelatihan keterampilan untuk TKI sangat diperlukan. Untuk kemudian menjamin mereka mendapatkan pekerjaan yang layak di luar negeri. Walaupun sudah disediakan Balai Latihan Kerja (BLK), Zakaria mengaku tidak ada pelatihan yang diperolehnya saat mengurus keberangkatan menjadi TKI. Padahal ia berangkat secara resmi melalui perantara PJTKI.

“Tidak butuh waktu lama buat berangkat. Kalau ndak salah lima hari sejak daftar saya langsung berangkat. Tidak ada pelatihan seperti itu,” katanya. (ros)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here