KUA PPAS APBD 2021 Defisit Rp55 Miliar, Pemprov akan Genjot Retribusi dan Realisasi Investasi

H. Lalu Gita Ariadi (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov dan DPRD NTB telah menandatangani Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2021, Rabu, 18 November 2020. Dalam KUA PPAS APBD 2021, terjadi defisit sebesar Rp55 miliar.

APBD NTB 2021 direncanakan sebesar Rp5,538 triliun. Dengan rincian, pendapatan daerah Rp5,473 triliun lebih. Terdiri dari PAD Rp1,954 triliun lebih, pendapatan transfer Rp3,464 triliun lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp54,78 miliar. Sedangkan belanja daerah sebesar Rp5,528 triliun lebih.

Sekda NTB yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si mengatakan, untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah (TAPD) 2021, akan dilakukan optimalisasi penerimaan dari pemanfaatan aset daerah dan mendorong realisasi investasi yang belum jalan.

‘’Pemanfaatan dari kerja sama aset kita ingin akselerasi. Kemudian beberapa investasi yang belum menunjukkan progres kita minta bagaimana roadmap percepatan realisasi investasinya,’’ kata Gita dikonfirmasi di Mataram, kemarin.

Gita mengatakan penerimaan dari retribusi atas pemanfaatan aset daerah akan digenjot. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil harus bekerja lebih baik untuk mengejar target yang telah ditetapkan.

‘’Tentu ibaratnya bagaimana kita dapatkan ikan, kalau kita tak siapkan kailnya. Oleh karenanya evaluasi apa yang menjadi kebutuhannya. Sehingga OPD penghasil bisa berproduksi lebih baik lagi. Karena kita harus mengejar pendapatan, tentu target-taget kuantitatifnya ada,’’ katanya.

Sementara untuk menggenjot realisasi investasi, kata Gita, Pemprov NTB melalui DPMPTSP memanggil investor-investor besar yang realisasi investasinya belum ada progres. Seperti PT. Indotan Lombok Barat Bangkit (ILBB) yang memiliki izin tambang emas di Sekotong Lombok Barat. Kemudian, PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang akan membangun smelter.

‘’Kemudian yang lain-lain yang sudah mendapatkan izin investasi. Karena kalau investasi bergerak, menjadi solusi di tengah keterpurukan ekonomi dampak dari Covid-19,’’ tandasnya.

Berdasarkan rilis BPS, akibat pandemi Covid-19, tingkat pengangguran terbuka di NTB meningkat. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di NTB pada Agustus 2020 sebesar 4,22 persen atau 113.430 orang. Tingkat pengangguran naik sebesar 0,94 persen dibandingkan Agustus 2019.

Dari 10 kabuaten/kota di NTB, tingkat pengangguran terbuka yang tertinggi berada di Kota Mataram sebesar 6,83 persen. Sedangkan yang terendah di  Kabupaten Bima sebesar 2,89 persen. Untuk mengatasi dan mencegah peningkatan angka pengangguran, pemulihan roda ekonomi di NTB menjadi kuncinya.

Tingkat pengangguran terbuka yang tertinggi pada Agustus 2020 berada di Kota Mataram sebesar 6,83 persen. Kemudian disusul Sumbawa Barat sebesar 5,5 persen. Selanjutnya, Lombok Barat sebesar 4,58 persen dan Kota Bima sebesar 4,42 persen.

Sementara, tingkat pengangguran terbuka enam kabupaten/kota berada di bawah rata-rata provinsi. Antara lain, Lombok Timur sebesar 4,17 persen, Sumbawa 4,01 persen, Lombok Tengah 3,74 persen, Dompu 3,28 persen, Lombok Utara 3,01 persen, dan Bima 2,89 persen. (nas)