KSB Terima Dividen Tertunggak PT DMB Rp 84,754 Miliar

Taliwang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akhirnya memperoleh seluruh dividen penyertaan modalnya di PT Daerah Maju Bersaing (DMB). Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar 21 Juni lalu, Pemda KSB yang memiliki saham sebesar 24 persen di perusahaan patungan pemerintah tiga daerah itu menerima total dividen sebesar Rp 84.754.288.000.

Bupati KSB Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM mengatakan, dividen tersebut merupakan sisa dividen yang ditunggak perusahaan kepada masing-masing pemegang saham selama 4 tahun lamanya yakni dari 2012 hingga 2015. PT DMB sendiri baru menyelesaikan pembayarannya setelah kepemilikan saham di PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) bersama PT Multi Capital melalui PT Multi Daerah Bersaing (MDB) sebesar 24 persen diakuisi PT Amman Mineral Indonesia (AMI) akhir tahun 2016 lalu.

Iklan

“Alhamdulillah akhirnya kita bisa terima semua dividen yang ditunggak PT DMB selama ini,” kata bupati.

Ia menjelaskan, nilai dividen yang diterima itu berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK dalam beberapa tahun terakhir terus menjadikan temuan pada pengelolaan keuangan Pemda KSB, penerimaan dividen yang tidak dibayarkan setiap tahunnya oleh PT DMB kepada Pemda KSB. “Jadi total yang kita terima itu sesuai dengan hasil perhitungan BPK juga,” ujarnya.

Dalam RUPS yang digelar itu, manajamen PT DMB bersama pemerintah tiga daerah (KSB, NTB dan Sumbawa) turut membahas kelanjutan nasib perusahaan pasca terjadinya penjualan saham di PT NNT. Menurut bupati, manajemen PT DMB saat ini tengah menyiapkan upaya pengembangan usaha ke bisnis lainnya, salah satunya akan menyertakan modal di PT Bank NTB.

Terkait rencana tersebut, Pemda KSB meminta agar hal tersebut tidak dilakukan dulu oleh PT DMB. Menurut bupati, penyertaan modal ke PT Bank NTB agar tidak tergesa-gesa dilaksanakan karena saat ini kelembagaan perbankan milik provinsi NTB dan sejumlah kabupaten/kota itu masih dalam proses transisi ke perbankan syariah.

“Saya minta biar selesai dulu perubahan Bank NTB. Baru setelah itu kita pikirkan apa jadi menyertakan modal ke sana atau tidak,” paparnya.

Selain memberikan saran tersebut, bupati mengaku, dirinya juga mengajukan rencana koor bisnis lainnya yang kemungkinan dapat dijalankan PT DMB. Salah satunya pengelolaan stasiun LPG (liquid petrolium gas) di KSB, tepatnya di dermaga Labuhan Lalar, kecamatan Taliwang.

“Saya bilang potensi pengelolaan stasiun gas di Labuhan Lalar sangat menjanjikan karena selama ini untuk pulau Sumbawa hanya ada di Bima. Apalagi kalau smelter AMNT (Amman Mineral Nusa Tenggara) beroperasi maka kebutuhan gas di sini sangat tinggi,” kata bupati seraya menambahkan jika kini modal PT DMB hanya tersisa sekitar Rp 27 miliar.

“Perusahaan (PT DMB) harus memikirkan dengan matang arah pengembangan bisnisnya. Perhitungkan sejak awal bisnis yang memang benar-benar menjanjikan dan jangan sampai salah karena sekarang perusahaan akan mulai dari awal lagi,” pungkas bupati.(bug)