KSB Setop Gaji ASN Mantan Koruptor

Bupati KSB, H. W. Musyafirin (Suara NTB/dok)

Taliwang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) resmi menghentikan pemberian gaji kepada aparatur sipil negara (ASN) mantan narapidana yang terlibat kasus korupsi di lingkungannya terhitung 1 Januari 2019 ini. Langkah tersebut diambil sesuai kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan kabupaten/kota se-NTB menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) Menpan RB, Mendagri dan Kepala BKN tentang pemecatan ASN mantan koruptor.

‘’Tanggal 31 Desember kita bertemu BKD provinsi dan kabupaten/kota yang dipimpin Asisten I (Pemprov). Kami kemudian tandatangani kesepakatan itu (penghentian pemberian gaji) dan kita di KSB sudah mulai jalankan sejak Januari ini,’’ ujar Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM, Kamis, 3 Januari 2019.

Iklan

Ia menjelaskan, keputusan penghentian pemberian gaji kepada para ASN mantan napi koruptor itu oleh provinsi dan kabupaten/kota untuk kebutuhan penyeragaman kebijakan. Sebab sejauh ini SKB Menpan RB, Mendagri dan Kepala BKN itu belum resmi diberlakukan karena masih berlangsung proses hukum. Di mana kebijakan itu tengah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). ‘’Artinya ini bersifat sementara sampai ada putusan inkrah oleh MK,’’ sebutnya.

Jika nantinya gugatan terhadap SKB tersebut dipenuhi MK, bupati menyatakan, pemerintah tentu akan mematuhinya dengan mengembalikan seluruh hak-hak para ASN mantan koruptor tersebut. Namun sebaliknya, jika tidak dipenuhi. Maka Pemda KSB juga akan menjalankan sepenuhnya SKB tersebut terhadap ASN mantan napi kasus korupsi yang ada di lingkungannya. ‘’Dan harapan kami kalau akhirnya ditolak gugatannya, kami berharap bagi mereka yang terkena kebijakan itu agar tidak keberatan,’’ harapnya.

Dalam polemik kebijakan SKB Menpan RB, Mendagri dan Kepala BKN itu, Pemda KSB berharap segera tuntas. Informasi yang diperoleh bupati, sengketa gugatan di MK atas SKB tersebut baru akan kembali disidangkan pada tanggal 8 Januari mendatang. ‘’Ini harapan saya. Mudah-mudahan tanggal 8 disidang keduanya itu sudah langsung ada putusan. Ditolak atau tidak, karena kita tidak ingin teman-teman juga terkatung-katung nasibnya. Dan di sisi lain pemerintah juga menjalankan keputusan itu pada prinsipnya menghindari kerugian negara,’’ paparnya.

Berdasarkan data, tercatat 11 ASN mantan koruptor yang ada di lingkungan kerja Pemda KSB. Bupati menjelaskan, jumlah tersebut sudah termasuk data hasil verifikasi yang dilakukan Pemda KSB. Dan sejauh ini mereka masih aktif masuk kantor serta bekerja sebagaiamana biasa.

‘’Saya belum dapat penjelasan kalau ada istilahnya dirumahkan ya. Apalagi sampai dicopot dari jabatannya. Kan SKB itu isinya pemecatan dengan tidak hormat saja terhadap mereka, dan itu baru bisa dilakukan kalau MK menolak gugatan yang sedang disidangkan,’’ tukasnya. (bug)