KSB Luncurkan Kartu Wajib Zakat

Taliwang (Suara NTB) – Badan Amil Zakat Nasional Daerah (Baznasda) Kabupaten Sumbawa Barat  meluncurkan penggunaan kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ). Kartu tersebut memiliki tujuan untuk menghimpun dana wajib zakat terutama Aparatur Sipil Negera (ASN) di lingkup Pemkab setempat.

Ketua Baznas Sumbawa Barat, H. Muhammad Jafar kepada Suara NTB, Senin, 20 Maret 2017 mengatakan, NWPZ ini  merupakan kartu yang diluncurkan Baznas pusat dan merupakan program nasional.

Iklan

Sementara terkait dengan pendataan kartu tersebut akan diambil dari data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang nantinya akan terkoneksi langsung ke kode Baznas pusat. Sehingga Baznas bisa langsung melakukan pemantauan terhadap para ASN yang membayar zakat ataupun tidak. Mengingat saat ini ada indeks zakat nasional sehingga bisa langsung terpantau secara otomatis.

“Pengoperasian sistem ini semata-mata dilakukan untuk transparansi anggaran yang digunakan oleh Baznas,” ujarnya.

Seraya menambahkan, terkait dengan transparansi anggaran, semua pihak juga bisa mengakses hal tersebut. Bahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga akan terus memantau aktivitas penggunaan zakat yang ada di Sumbawa Barat jangan sampai ada tindakan penyelewengan.

Sementara untuk tahap awal penerima kartu NPWZ merupakan pejabat utama Pemkab Sumbaww Barat. Namun untuk tahap berikutnya NPWZ juga akan menyasar para pejabat eselon II hingga eselon IV. Termasuk seluruh ASN yang ada dilingkup Pemkab Sumbawa Barat.

“Kedepan kita targetkan seluruh ASN di Sumbawa Barat sebanyak 3.500 orang termasuk ASN diinstansi vertikal bisa memiliki NPWZ,” ungkapnya.

Disebutkannya, pemberlakuan NPWZ ini dilakukan, sesuai dengan amanah UU nomor 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 tahun 2014 yang mengatur sistem pengelolaan zakat. Dua instruksi tersebut kemudian diikuti oleh Peraturan Bupati (Perbub) nomor 46 tahun 2016 dan instruksi bupati nomor 08 tahun 2016, serta instruksi bupati nomor 01 tahun 2017 tentang motivasi untuk berzakat. Ketika nantinya ada indikasi ASN yang tidak mau membayar zakat, maka bupati secara langsung akan memberikan teguran. Bahkan dengan adanya intervensi tersebut, zakat yang berhasil ditarik dari masyarakat yang dulunya hanya Rp. 15 juta pada tahun 2016. Kini jumlah tersebut mengalami kenaikan bahkan sudah berada di atas angka Rp 125 juta. (ils)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here