KSB Hentikan Sementara Rehab Rumah Tak Layak Huni

Kepala Seksi Penyediaan Perumahan, Dinas PUPRPP KSB,  Karimuddin (Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) – Agenda program rehab rumah tidak layak huni pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada 2019 ini dihentikan sementara. Program yang dikelola melalui Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) tersebut baru akan dilanjutkan kembali setelah tuntasnya program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pasca gempa yang kini sedang berlangsung.

“Benar. Untuk program rehab rumah yang dibiayai Pemda tidak dianggarkan di APBD murni tahun ini. Jadi kegiatannya dihentikan untuk sementara,” terang Kepala Seksi Penyediaan Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) KSB, Karimuddin, ST kepada wartawan, Jumat pekan lalu.

Iklan

Ia menjelaskan, penghentian sementara waktu program rehab rumah itu sebagai langkah antisipasi terjadinya tumpang tindih program. Sebab di tingkat lapangan saat ini tengah berlangsung program rehab rekon pasca gempa yang dikelola pemerintah pusat. “Jadi ada rumah yang sudah masuk data rehab PDPGR tapi terdampak gempa. Nah rumah itu sekarang ditangani program gempa. Supaya tidak tumpang tindih anggaran jadi diputuskan dihentikan dulu,” sebutnya.

Selain kekhawatiran tumpang tindih anggaran, alasan lain karena kurangnya personil pengelola kegiatan. Saat ini para agen PDGR yang selama ini ditugaskan mengelola program rehab rumah tidak layak huni oleh Pemda KSB difokuskan membantu proses agenda rehabilitasi pasca gempa. “Kami juga di sini kewalahan dengan SDM karena pak bupati perintahkan fokus selesaikan program rehab rekon juga kan,” urai Karimuddin.

Hingga pertengahan tahun 2018 sebelum gempa terjadi, jumlah rumah yang telah disentuh prorgam rehab rumah tidak layak huni yang dibiayai Pemda KSB sejak tahun 2016 itu sebanyak 4.017 unit. Berdasarkan data Dinas PUPRPP KSB, jumlah rumah tidak layak huni yang masuk dalam database program tersebut sebanyak 6.187 unit.

“Jadi masih ada 2.170 unit rumah yang belum disentuh. Tapi saya kira jumlahnya akan berkurang, karena hasil pendataan rehab rekon pasca gempa ada rumah yang masuk database turut terdampak juga,” paparnya.

Sebenarnya tidak seluruhnya agenda penyediaan perumahan yang diprogramkan Pemda KSB terhenti di tahun 2019 ini. Karimuddin menyebutkan, di APDB murni 2019 terdapat program pembangunan rumah baru sebanyak 20 unit. Program ini berbeda dengan program rehab rumah tidak layak huni. Untuk mendapatkan bantuan ini, sejumlah syarat harus dipenuhi penerima. Diantaranya, warga miskin, telah berkeluarga dan belum memiliki rumah hunian. Berikutnya memiliki tanah untuk lokasi lahan pembangunan.

“Ini dikelola PDPGR juga. Tapi beda dengan kegiatan rehab karena ini jenisnya bangun baru,” cetusnya seraya menambahkan di tahun 2019 ini KSB mendapatkan sejumlah program bantuan perumahan dari pemerintah pusat.

“Alhamdulillah tahun ini kita juga dapat dari pusat untuk perumahan. Ada DAK (dana alokasi khusus) perumahan 125 unit, ada program BSPS 375 unit. Selain itu ada juga bantuan perumahan yang bentuknya khusus, misalnya bantuan rumah bagi nelayan,” imbuh Karimuddin. (bug)