KSB Gandeng ITB Buat Kajian Pembangunan Bandara

H.W. Musyafirin. (Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) – Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), HW. Musyafirin menegaskan tiga hal sebagai alasan mengapa rencana pembangunan bandara di desa Kiantar, kecamatan Poto Tano tak perlu menjadi perdebatan lagi.

“Kita perlu luruskan hal ini. Jangan kemudian masyarakat dicekoki dengan informasi yang salah dengan rencana pembangunan bandara itu,” tandas bupati kepada wartawan di Masjid Agung Darussalam, Senin, 17 Mei 2021.

Iklan

Adapun ketiga hal yang dimaksudkan bupati, pertama pembangunan bandara yang ditetapkan lokasinya di desa Kiantar telah sesuai dengan aturan tata ruang daerah. Kedua pembiayaan bandara tidak sepeser pun menggunakan anggaran pemerintah maupun pusat sementara alasan ketiga rencana itu sudah lama dicita-citakan oleh daerah.

Menurut bupati, perdebatan di masyarakat yang masih terus mengungkit fungsi keberadaan bandara nantinya. Sebab hal tersebut justru menunjukkan pemikitan mundur. “Daerah lain yang belum punya bandara punya cita-cita yang sama dengan kita (KSB), karena tahu betapa pentingnya bandara untuk menunjang akses daerah,” cetusnya tandasnya seraya menambahkan, pembangunan bandara di Poto Tano itu sudah melalui kajian akademis dari segala sisi.

“Kita tidak mungkin serampangan mau buat bandara tanpa dikaji dulu. Dan kita telah kerja sama dengan ITB (Institut Teknologi Bandung) membuat kajiannya,” sambung bupati.

Selanjutnya ia menjelaskan, kesempatan untuk membangun bandara yang ada saat ini sangat sulit didapatkan. Investor yang sudah bersedia saat ini oleh pemerintah perlu waktu lama diyakinkan agar mau membiayainya. “Makanya saya selalu bilang di mana-mana tidak ada sepeser pun dana pemerintah untuk membangun bandara itu. Semuanya didanai investor. Jadi jangan sampai kemudian investornya lari gara-gara kita masih terus berdebat soal siapa yang mau datang lewat bandara itu,” sesalnya.

Berikutnya bupati menambahkan, jauh sebelum hadirnya investor yang bersiap mendanai pembangunan bandara itu. Pemerintah sudah melakukan sosialisasi. ke publik. Hanya saja sifatnya belum secara langsung karena sosialisasinya dalam bentuk sosialisasi Perda RTRW di mana tercantum jelas posisi lokasi bandara. “Kalau ada yang bilang kok kesannya dipaksa-paksa dan kesusu. Itu tidak benar. Perda RTRW kita sejak tahun 2012 sudah mencantumkan keberadaan bandara itu,” imbuhnya. (bug)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional