KSB Diminta Terapkan PPKM Secara Tegas

Aheruddin Sidik, H. Tuwuh. (Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) – Meningkatnya kasus positif Covid-19 di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) membuat sejumlah pihak meminta pemerintah setempat menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara tegas.

Salah satu pihak yang meminta hal ini adalah ketua Komisi II DPRD KSB, Aheruddin Sidik. Menurut dia, penerapan PPKM yang dijalankan pemerintah sejauh ini belum benar-benar ketat. Ini dapat dilihat masih banyaknya masyarakat yang dapat bebas menggelar acara yang memicu kerumunan warga. “Acara hajatan dan kegiatan kemasyarakatan seperti event olahraga setahu saya sampai sekarang masih ada,” cetusnya, Minggu, 1 Agustus 2021.

Iklan

Tidak saja masih bebas menggelar acara, Aheruddin, lebih menyayangkan lagi sebab dalam setiap kegiatan penerapan Prokes pencegahan Covid-19 seolah diabaikan masyarakat. Masyarakat yang hadir tidak ada yang patuh, sementara penyelenggara acara tidak tegas melalukan pelarangan.

Melihat kondisi itu, bagi politisi PKP Indonesia ini, ada baiknya Satgas Covid-19 kabupaten melakukan penegasan terhadap penerapan PPKM mikro yang saat ini berlangsung. Jika tidak bisa menghentikan sepenuhnya aktivitas masyarakat yang dapat memicu kerumunan yang membuka ruang penyebaran virus corona. Satgas minimal memperketat pengawasan saat kegiatan kemasyarakatan berlangsung agar mematuhi penerapan Prokes pencegahan Covid-19.

“Jangan dilepas begitu saja ke panitia atau empunya kegiatan acara. Satgas juga harus turun melakukan sosialisasi sekaligus pengawasan langsung,” tandas Aher sapaan akrabnya.

Lebih jauh Aher mengakui, tekanan sosial ekonomi atas pandemi Covid-19 saat ini sudah sangat terasa di masyarakat. Karena itu pemerintah harus punya langkah strategis dan terukur untuk segera mengakhirinya. Dan satu-satunya upaya jitu untuk itu adalah memutus mata rantai penularan dengan penerapan PPKM secara ketat. “Hanya pemerintah yang bisa menertibkan masyarakat dalam hal ini,” tukasnya.

Terpisah, juru bicara Satgas Covid-19 KSB, H. Tuwuh menyatakan, pemerintah akan memperketat PPKM terhitung pekan ini. “Mulai hari Senin besok kita sudah sepakat untuk memperketat PPKM mikro. Istilahnya kita naikkan levelnya,” katanya.

Ia menuturkan, pengetatan PPKM mikro kali ini akan mengatur prosedur-prosedur kegiatan kemasyarakatan. Dicontohkannya, hajatan pernikahan dan sunatan. Untuk jumlah tamu hanya dibatasi 25 persen dari kapasitas gedung /lokasi acara dengan melaksanakan protokol kesehatan. “Hidangan juga tidak boleh prasmanan. Sementara untuk sekolah, tetap mengikuti pedoman dari Kemendikbud,” sebutnya.

Sebagai informasi, hingga Minggu (01/8) ini, jumlah kasus aktif di KSB sebanyak 34 kasus. H. Tuwuh menuturkan, sebagian diantaranya di rawat di RSUD Asy Syfa dan sebagian lainnya yang dinyatakan tanpa gejala menjalani isolasi mandiri. “Untuk kasus kematian akibat Covid-19 yang sudah dirilis Satgas Provinsi NTB sebanyak 15 orang. Dan kita masih menunggu rilis berikutnya dari provinsi yang sedang diverifikasi, karena kebanyakan memiliki penyakit komorbid,” imbuhnya. (bug)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional