KSB Belum Terima Pencairan DBH

Taliwang (Suara NTB) – Meski pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah mengantongi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi dasar pencairan Dana Bagi Hasil (DBH), namun anggaran yang sebagian besar merupakan royalti kegiatan pertambangan di Batu Hijau Sekongkang itu belum juga sampai ke tangan Pemda KSB.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah (DPPKD) KSB melalui Kabid Pendapatan, Nurullah mengatakan, memasuki minggu terakhir bulan November ini belum ada konfirmasi dari pusat mengenai pencarian anggaran DBH itu ke daerah. “Kita lihat di arus masuk kas daerah juga belum ada anggaran yang masuk sesuai besaran dana (DBH) yang akan kita terima,” terangnya kepada wartawan, Jumat, 25 November 2016.

Iklan

Dalam suratnya yang diterima pihak DPPKD KSB, Kemenkeu menjanjikan pencairan anggaran DBH tersebut akan dilaksanakan pada triwulan keempat tahun ini. Dijelaskan Nurullah, mengacu pada surat tersebut maka masih ada waktu sekitar sebulan bagi Kemenkeu untuk menyalurkannya. “Kita posisi menunggu saja. Yang jelas PMK-nya tahun ini pasti diserahkan ke kita,” timpalnya.

Total anggaran DBH yang akan dicairkan pemerintah pusat untuk KSB tahun ini sebesar Rp 260 miliar. Besaran dana itu belum seluruhnya angka DBH yang seharusnya diterima Pemda KSB sepanjang tahun 2016. Di mana sesuai Peraturan Presiden (Perpes) mengenai besaran DBH KSB tahun ini ditetapkan senilai sekitar Rp 308 miliar.

Nurullah menyebutkan, pada awal tahun 2016 pusat telah menyalurkan DBH sebesar Rp 180 miliar. Dengan demikian sisa DBH yang kini tengah ditunggu akan disalurkan pusat di akhir tahun ini tersisa sekitar kurang lebih Rp 70 miliar. “Sebenarnya di APBD murni hanya Rp 120 miliar tapi oleh pusat kelebihan sekitar Rp 60 miliar yang sudah terlanjur disetor ke kita oleh pusat tidak perlu dikembalikan. Kan sempat ada penundaan pembayaran karena pemangkasan anggaran di pusat. Saat itu kita pasrah di angka Rp 180 miliar. Tapi sekarang ada pencarian lagi jadi Rp 260 miliar, artinya yang sedang kita tunggu tinggal sekitar Rp 70 miliar lagi karena sebelumnya sudah Rp 180 miliar,” urainya.

Terkait penggunaan anggaran DBH itu, Nurullah mengaku, dapat dimanfaatkan kapan saja setelah masuk dalam kas daerah untuk membiayai sejumlah program yang terlaksana di tahun 2016 ini. Dan jika pun terlambat masuk ke kas daerah hingga akhir tahun, maka akan dimaksimalkan pada tahun berikutnya. (bug)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here