KSB akan Tarik Retribusi Menara Telekomunikasi

Taliwang (Suara NTB) – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akhirnya mendapat kejelasan mengenai besaran penarikan pajak retribusi menara telekomunikasi. Bahkan hasil konsultasi yang dilakukan pihaknya bersama dengan Pemerintah Pusat (Pempus) yang membolehkan Pemda setempat untuk menarik lebih besar dari tarif yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.

Kasubag Perundang-undangan Setda Sumbawa Barat, Muhammad Imran Rosiawan, SH, MKn, Senin, 6 Maret 2017, sangat bersyukur dengan adanya kejelasan informasi dalam penarikan pajak retribusi menara telekomunikasi tersebut.

Iklan

Namun terkait dengan metode penarikan tersebut, Pemkab Sumbawa Barat akan melakukan penarikan dengan metode  penghitungan sistem tunggal. Penghitungan dengan sistem ini dimaksudkan, didalam penghitungan nantinya akan dimasukan jarak ke lokasi tower serta berapa personel di bawah untuk melakukan pengendalian dan pengawasan.

“Sebenarnya ada dua metode yang diperbolehkan dalam penghitungan retribusi tersebut yakni sistem tunggal dan variabel. Namun kita akan lebih kedepankan sistem tunggal,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait dengan penguatan terhadap metode yang akan digunakan tersebut, saat ini pihaknya sudah memasukan perubahan pasal pada Perda nomor 35 tahun 2011 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi, kedalam Program Pembahasan Peraturan Daerah (Propem Perda) di APBD-Perubahan tahun 2017.

Hal tersebut dilakukan, supaya Pemkab setempat memiliki kekuatan hukum yang jelas dalam melakukan penarikan. Selain itu, hal tersebut juga dilakukan supaya tidak ada lagi ruang untuk melakukan gugatan.

“Kita akan ajukan rencana perubahan penghitungan tersebut dalam Propem Perda pada APBD-Perubahan mendatang,” imbuhnya, seraya berharap, mudah-mudahan hal tersebut bisa terealisasi sehingga sektor PAD Sumbawa Barat akan lebih meningkat. Mengingat selama dua tahun terakhir 2015-2016 penarikan pajak retribusi menara telekomunikasi ini tidak bisa dilakukan.

Namun pada prinsipnya, dalam penetapan terhadap tarif retribusi jasa telekomunikasi perlu juga memperhatikan biaya yang lain. Sebut saja biaya  penyediaan jasa pangawasan dan pengendalian, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian.

Terkait dengan kondisi tersebut, maka pengajuan harga dengan kisaran Rp 10 juta – Rp 11 juta di masing-masing menara yang yang sudah terbangun sudah sangat relevan. Belum lagi topografi Sumbawa Barat dari pusat kota ke lokasi menara sangat jauh. Bahkan ada sekitar 85 menara telekomunikasi di KSB yang harus diawasi yang tersebar di Sumbawa Barat.

“Jumlah yang kita tawarkan tersebut sangat relevan sesuai dengan kondisi topografi Sumbawa Barat. Bahkan tidak menutup kemungkinan jumlah tersebut bisa juga dinaikan,” tandasnya. (ils)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here