Kritis, Tingkat Kerusakan Kawasan Hutan di Wilayah Timur Sumbawa

Kondisi lahan kritis dalam kawasan hutan wilayah KPH Ampang Pelampang. Saat ini, kerusakan hutan dalam kawasan berbasis lahan kritis di wilayah timur Sumbawa, semakin tinggi.(ist/BKPH Ampang Pelampang)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Laju kerusakan hutan dalam kawasan berbasis lahan kritis di wilayah timur Sumbawa makin kritis. Akibat masifnya pembukaan lahan baru untuk penanaman jagung. Meski sejumlah upaya rehabilitasi terus dilakukan.

Kepala Balai KPH Ampang Pelampang, Dedi Purwanto S.P, M.Sc,ketika dihubungi Suara NTB, tak menampik hal tersebut. Bahkan menurut data yang disampaikannya, dari sekitar 72 ribu hektar lebih kawasan hutan dari kecamatan Lape hingga Pidang Tarano di wilayah timur sekitar 20 ribu hektar telah mengalami kerusakan. “Bicara kerusakan hutan dalam kawasan berbasis lahan kritis untuk wilayah KPH Ampang Pelampang mencapai hampir 30 persen dari 72 hektar lebih total luas kawasan,”ungkapnya.

Iklan

Kondisi ini, lanjut Dedi tak terlepas dari masifnya penamanan jagung yang kadang membuka lahan baru dalam kawasan. Tampak memikirkan dampak kerusakan jangka panjang yang ditimbulkan. “Masyarakat ingin hasil yang instan dengan menanam jagung. Sehingga sulit nyambung dengan tujuan program kami. Sebab tanaman hutan membutuhkan waktu jangka panjang untuk menghasilkan. Ini masalahnya,”terangnya.

Pihaknya pun terus berupaya melaksanakan rehabilitasi hutan. Dengan melakukan penanaman pohon. Seperti program tahun ini, rehabilitasi hutan di wilayah Desa Banda Kecamatan Tarano pada lahan kawasan seluas 200 hektar. Yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dari BP DAS Kementrian LHK. Melalui penanaman pohon sampai ke tahap pemeliharaan. “Kami juga terus melakukan pengamanan pada areal hutan,” kata Dedi.

Selain dalam kawasan pada tahun ini, pihaknya juga memiliki program di luar kawasan. Yakni pada hutan rakyat di ladang milik masyarakat di desa Sejari Kecamatan Pelampang. Dengan penanaman pohon seperti kemiri dan mahoni. Pada lahan seluas 50 hektar dengan jumlah bibit yang dibutuhkan sekitar 20 ribu.

Ada pula program pembangunan gali pluk (semacam bronjong) untuk menahan laju erosi di pinggiran hutan. Yakni 20 unit di Pelampang dan 40 unit di Empang. Serta program peona dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan untuk 4 kelompok Hutan Kemasyarakatan. Dengan bantuan dana sebesar Rp. 50 juta perkelompok terbagi dalam dua item, ternak dan pembibitan pohon. (arn)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional