Krisis Tenaga Terampil dan Dominasi Kontraktor Luar Warnai Proyek Infrastruktur di NTB

Ilustrasi

Mataram (Suara NTB) – Data Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi NTB mereport nilai proyek yang dikerjakan tahun ini di NTB dengan estimasi anggaran mencapai Rp16,450 triliun. Ironisnya, kontraktor lokal hanya kecipratan Rp260 miliar.

Demikian diungkapkan, Ketua LPJK Provinsi NTB, Nurul Hijjah, ST, MT, Senin, 5 November 2018. Dikatakan, ketersediaan tenaga kerja lokal yang telah disertifikasi hanya mampu terlibat dengan nilai proyek sebesar Rp260 miliar. Gambaran ini didapat dari perhitungan, dengan nilai pekerjaan Rp1 miliar, dibutuhkan tenaga kerja bersertifikat sebanyak 30 orang.

Iklan

“Tenaga terampil yang sudah kita sertifikasi hanya 6.526 orang. Terdiri dari tukang dan mandor. Masih sangat jauh dari kebutuhan. Sehingga untuk melaksanakan proyek di NTB, harus mendatangkan tenaga dari luar,” kata Nurul Hijjah di ruang kerjanya di LPJK NTB, Senin, 5 November 2018 kemarin

Sebanyak 12 proyek strategis dilaksanakan di NTB tahun ini. Diantaranya, pembangunan by pass dari BIL ke Kuta Mandalika sepanjang 25 Km nilai proyeknya diperkirakan membutuhkan anggaran Rp1,7 triliun. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan Mandalika juga membutuhkan anggaran Rp200 miliar.

Lalu pelebaran jalan lingkar utara Pemenang-Sembalun sepanjang 80 Km diperkirakan membutuhkan anggaran Rp700 miliar. Pembangunan jalan lingkar selatan Lombok, mulai dari Lembar-Sekotong-Mandalika di perkirakan kebutuhannya Rp3,4 triliun.

Perpanjangan landasan pacu BIL dari 2.750 meter menjadi 3.000 meter membutuhkan dana Rp250 miliar yang dianggarkan melalui Angkasa Pura. Selanjutnya pembangunan by  pass dari pelabuhan Lembar-Mataram-Labuan Lombok sepanjang 103,5 km dengan biaya diperkirakan Rp4,7 triliun.

Ada juga perpanjangan landasan pacu bandara Sultan Salahudin Bima dengan nilai Rp200 miliar perkiraan kebutuhan. Pembangunan pelabuhan ekspor di Kilo Bima dengan kebutuhan nilai proyek Rp400 miliar. Pembangunan Bendungan Beringin Sila di Sumbawa dengan nilai Rp1,4 triliun dan pembangunan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat membutuhkan dana sekitar Rp1,5 triliun. Sehingga total nilai proyek tersebut Rp16,450 triliun. Belum termasuk proyek-proyek fisik lainnya.

Siapa punya PR? Pemerintah, asosiasi profesi. LPJK Provinsi NTB tahun ini akan melatih dan mensertifikasi 1.500 orang. Dimana 360 orang diantaranya telah disertifikasi. Sisanya masih terus dikejar hingga akhir 2018 ini. Sertifikasi dapat dilakukan, bekerjasama dengan kabupaten/kota, atau dapat juga permintaan dari desa kepada LPJK langsung. Selama tenaga – tenaga yang akan disertifikasi, desa menyiapkannya kolektif.

Untuk meningkatkan jumlah tenaga terampil ini, LPJK bekerjasama dengan asosiasi – asosiasi profesi yang ada. Asosiasi profesi inilah menggandeng SDM-SDM lokal yang akan dilatih dan disertifikat. LPJK memfasilitasi sertifikat ini secara gratis kepada sebanyak yang ditargetkan. Memfasilitasi asesor, sertifikat, termasuk konsumsi peserta. Hanya tahun ini saja. Tahun depan, dimungkinkan pembiayaan mandiri.

Ada 12 asosiasi profesi yang ada di NTB. Dari 12 asosiasi profesi ini, hanya dua asosiasi yang mengajukan proposal kerjasama dengan LPJK. Yakni Ataki dan Gatensi. Sisanya, Intakindo, Apei, Asdamkindo, Astatindo, Astti, Hatsindo, dan yang lainnya. Tak memberikan kejelasan. Umumnya beralasan tak ada yang berminat.

Padahal, berdasarkan amanat Undang-Undang No 2 tahun 2017, pada awal 2019, tenaga kerja yang dibolehkan terlibat dalam proyek fisik, hanya yang sudah memiliki sertifikat. Karena itu, pemerintah daerah, Dinas PU melalui UPTnya di Bina Konstruksi, harusnya memiliki keberpihakan program dan anggaran yang memadai mempersiapkan tenaga-tenaga terampil di daerah agar mereka tak menjadi proyek atas pembangunan di daerahnya.

“Kalau tidak diatasi ya mau bagaimana lagi. Harus mendatangkan tenaga kerja dari luar. Lihat KEK Mandalika. Berapa sih tenaga kerja lokal. Sisanya dari luar semua. Karena memang kita krisis tenaga kerja terampil,” demikian Nurul Hijjah. (bul)