Krisis Air Bersih Masih Jadi PR di NTB

Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, mengatakan, krisis air bersih yang menjadi masalah tahunan di beberapa wilayah di NTB memerlukan solusi jangka panjang. Beberapa proyek telah disiapkan oleh pemerintah daerah, namun masih membutuhkan evaluasi.

Dicontohkan Wagub seperti proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional di Pulau Lombok yang terus dievaluasi. Terutama melihat kondisi penyesuaiaan ketersediaan air yang diperkirakan berubah setelah gempa 2018 lalu.

Iklan

‘’Gempa kemarin menyebabkan banyak patahan yang mengganggu sumber air. SPAM Regional ini harus memenuhi kebutuhan di daerah yang masyarakatnya kesulitan air. Harus kita arahkan ke situ dan jangan sampai melenceng,’’ ujar Umi Rohmi, Jumat, 26 Juni 2020 usai rapat evaluasi SPAM Regional di Kantor Gubernur NTB.

Menurut Wagub, kondisi saat ini mengharuskan pemerintah mencari alternatif-alternatif lain untuk menjamin ketersediaan air bagi masyarakat. Mengingat proyek SPAM Regional masih membutuhkan waktu, maka solusi jangka pendek juga perlu disiapkan.

‘’Sementara SPAM Regional ini dalam perencanaan, kita juga dorong program dari Ditjen Cipta Karya untuk membantu pemerintah (menyediakaan air),’’ ujarnya. Diterangkan, setidaknya ada dua sasaran utama saat ini, yaitu Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bagian selatan dan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) bagian selatan.

‘’Paling besar penduduknya di dua kabupaten itu yang daerah kering. Itu yang sekarang sedang berjalan, dan kita harus serius memikirkan ketersediaan air ini,’’ jelasnya. Menurut Wagub, selain berbagai program yang disiapkan pemerintah, salah satu solusi jangka panjang yang harus dilakukan adalah perbaikan kondisi hutan di NTB.

Dengan memperbaiki kondisi hutan salah satu penyebab utama kekeringan diharapkan dapat teratasi. Untuk itu, program reboisasi NTB hijau menurutnya perlu digalakkan kembali dan disesuaikan dengan lakasi-lokasi sumber mata air dan menyasar masyarakat yang membutuhkan.

  NTB Kekurangan Alat Deteksi Tsunami

‘’Ketersediaan air di NTB memang menjadi PR (Pekerjaan Rumah) kita,’’ jelas Rohmi. Di sisi lain, mengingat NTB mulai memasuki musim kemarau, rasionalisasi anggaran disebutnya akan mengakomodir juga distribusi air bersih. Terlebih sebagian besar aggaran pemerintah saat ini tengah difokuskan untuk penanganan pandemi virus Corona (Covid-19).

‘’Pasti ada reasionaliasi. RPJMD juga mau direvisi, kemungkinan pertengahan Juli. Tapi kita tidak boleh berdiam diri. Dengan apa yang ada seperti BWS (Balai Wilayah Sungai) dan Cipta Karya bisa membantu kita (mengatasi krisis air),’’ harapnya.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Dr.H. Amry Rakhman, menerangkan proyek SPAM Regional memang merupakan solusi jangka panjang yang diharapkan pemerintah untuk mengatasi krisis air. Namun perencanaan proyek tersebut masih membutuhkan waktu.

Untuk solusi jangka pendek, pemerintah daerah mendorong program dari Ditjen Cipta Karya yang saat ini menyasar Loteng dan Lotim dengan jadwal detail engineering design (DED) pada 2020. ‘’Itu kapasitas airnya 50 liter per detik. Satu liter bisa memenuhi (kebutuhan) 80 rumah tangga, jadi 50 liter per detik itu 4.000 rumah tangga bisa diairi untuk mensuport di sekitar KEK Mandalika dan Jerowaru,’’ jelas Amry.

Mengingat DED akan dilakukan tahun ini, maka konstruksi diharapkan mulai dilakukan tahun depan. ‘’Kalau tahun depan sudah konstruksi, maka 2022 sudah jalan dia saluran-salurannya. Selanjutnya kita koordinasikan dengan BWS, PU (masing-masing kabuapten/kota), dan Pemda Kabupaten/kota,’’ ujar Amry.

Diterangkan, untuk memastikan berjalannya proyek tersebut maka Pemda kabupaten/kota perlu memperhatikan kesiapan di lapangan. Mengingat begitu infrastruktur dari pemerintah pusat tersebut jadi, maka kewenangannya akan manjadi miliki kabupaten/kota.

‘’Kalau sudah ada infrastruktur itu dari pemerintah pusat, akan dihibahkan ke daerah dengan penggunaan dan pemeliharannya harus berkesinambungan,’’ jelasnya.

  Pemprov NTB akan Kebut Eksekusi Proyek PL

Di sisi lain, untuk mengatisipasi kekeringan yang terjadi tahun ini, pihaknya juga mempersiapkan anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT). Terlebih mempertimbangkan program Ditjen Cipta Karya dan SPAM Regional masih membutuhkan waktu.

‘’BTT kita ada. Bagian dari itu kita antisipasi di (APBD) perubahan. Musibah ini kan banyak. Bisa (pandemi) Covid-19, bisa kebakaran, bisa kekeringan atau yang lain. Minimal kita masih ada stok (anggaran), dan memang harus ada,’’ pungkas Amry. (bay)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here