KPU Usulkan Pilkada Serentak 2024 Dimundurkan ke 2025

Suhardi Soud. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – KPU mengusulkan jadwal pelaksanaan Pilkada serentak yang awalnya akan digelar November tahun 2024 dimundurkan menjadi tahun 2025. Opsi itu diusulkan KPU jika pemerintah dan DPR tetap sepakat pelaksanaan pemilu 2024 dilaksanakan tanggal 15 Mei.

Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi Suara NTB membenarkan perihal usulan KPU itu untuk memundurkan jadwal pelaksanaan Pilkada serentak 2024 ke 2025.

Iklan

“Ya opsi penundaan pilkada ke tahun 2025 itu muncul jika pemerintah dan DPR tetap menginginkan Pemilu 2024 digelar 15 Mei,” ujar Suhardi, Kamis, 7 Oktober 2021. Adapun alasan teknis KPU mengusulkan agar Pilkada dimundurkan ke tahun 2024 itu karena jarak yang terlalu dekat jika Pemilu dilaksanakan 15 Mei 2024 dengan pilkada yang dilaksanakan November 2024.

“Kalau Pemilunya 15 Mei, maka dipastikan hasil pemilu tidak akan bisa digunakan untuk mengusung calon Pilkada. Sementara pengusungan calon pilkada menggunakan hasil pemilu 2024,” paparnya. “Maka risikonya adalah memundurkan pelaksanaan Pilkada. Kalau itu dilakukan maka dirubah lagi undang-undangnya, sebab waktu pelaksanaan Pilkada pada November 2024 itu adalah amanat Undang-undang. Ya kembali lagi kepada pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang untuk mengkajinya,” sambungnya.

Diketahui KPU mengusulkan pelaksanaan pemilu 2024 dilaksanakan pada tanggal 21 Februari. Tapi oleh pemerintah karena alasan anggaran, mereka mengusulkan rencana tahapan pemilu agar dipangkas dan tidak terlalu panjang, sehingga pemerintah mengusulkan Pemilu menjadi 15 Mei.

“Alasannya adalah soal anggaran, karena tidak memungkinkan anggaran negara untuk membiayai pemilu dan pilkada dalam tahun anggaran yang sama,” ujar Suhardi. Namun demikian, terlepas dari masih tarik ulurnya soal waktu pelaksanaan pemilu dan pilkada tersebut. Pihak di KPU Provinsi dalam posisi menunggu apapun yang menjadi keputusan.

“Kita di KPU Provinsi yang menunggu saja apa yang menjadi keputusan di pusat, itu yang kita laksanakan. Tapi yang jelas kalau Pemilu tetap 15 Mei, sudah pasti tahapan akan berbenturan dan hasil pemilu tidak akan bisa digunakan di Pilkada,” pungkasnya. (ndi)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional