KPU Tiadakan Kampanye Akbar di Pilkada 2020

Suhardi Soud. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – KPU tengah menggodok regulasi terkait pengaturan kegiatan kampanye peserta pilkada serentak 2020. Regulasi kampanye tersebut akan mengikuti protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

Demikian disampaikan Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud saat dikonfirmasi di ruang kerjanya. Dikatakan Suhardi, penyesuaian kegiatan kampanye dengan protokol Covid-19 tersebut merupakan konsekwensi pelaksanaan pilkada di tengah pandemi.

Iklan

“Kami punya kewajiban untuk melaksanakan protokol Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Jadi dalam setiap tahapannya harus disesuaikan dengan standar protokol kesehatan Covid-19, termasuk dalam tahapan kegiatan kampanye,” ujar Suhardi.

Diungkapkan Suhardi, kegiatan pelaksanaan kampanye akbar di tengah pandemi Covid-19 kemungkinan akan ditiadakan. Pasalnya mengumpulkan orang dalam jumlah besar tidak sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19. Karena itu pelaksanaan kegiatan kampanye akbar akan diganti dengan metode lain.

“Kemungkinan akan dihilangkan, kampanye akbar itu kan tidak sesuai dengan protokol Covid-19. Jadi semangatnya paslon didorong untuk lebih memanfaatkan saluran lain seperti media sosial untuk melakukan kegiatan kampanye, dan sekarang itu sedang dirumuskan KPU,” ujarnya.

“Kalaupun nantinya kampanye harus melibatkan orang secara langsung, itu harus diatur jumlah orangnya, kapasitas ruangan dan tetap dengan menjaga jaraknya. Jadi protokol Covid-19 harus tetap dijalankan,” sambungnya.

Begitu juga saat pelaksanaan tahapan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020. Teknis protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 tetap akan diterpakan. Salah satu upaya yang sudah dilakukan yakni pengurangan jumlah maksimal pemilih dalam satu TPS, dari maksimal 800 orang menjadi 500 orang.

“Dengan angka 6.087 TPS, kami berharap agar semuanya bisa dipakai dan untuk teknis lebih lanjutnya sedang dalam pembahasan oleh KPU bersama stakeholder, dan gugus tugas,” jelasnya.

Diakui Suhardi, jika pesta demokrasi tahun ini memang tampak berbeda dari sebelumnya karena digelar ditengah pandemi Covid-19. Namun demikian hal ini justru menjadi tantangan baru bagi pemerintah maupun masyarakat untuk menciptakan sejarah baru kepemiluan.

“Progres persiapan regulasi sudah masuk dalam tahap pematangan peraturan yang dikaitkan dengan protokol kesehatan Covid-19. Kami berharap tak ingin kecolongan munculnya klaster baru, KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara terus menggelar koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait,” pungkasnya. (ndi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here