KPU Tetapkan Empat Paslon Gubernur dan Wagub NTB

Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB, menetapkan empat pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) NTB yang akan bertarung dalam Pilkada NTB 2018 ini. Penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur itu digelar dalam rapat pleno terbuka, Senin, 12 Februari 2018.

Hadir pada kesempatan itu, seluruh Komisioner KPU, Bawaslu NTB seluruh tim penghubung pasangan calon, dan unsur forum komunikasi pimpinan daerah.

Iklan

Empat pasangan calon yang telah ditetapkan itu, masing-masing pasangan H. Moch. Ali Bin Dachlan – H. L. Gede Wirasakti  (Ali-Sakti), pasangan H. Moh. Suhaili FT – H. Muh. Amin (Suhaili-Amin), Pasangan H. Ahyar Abduh – H. Mori Hanafi (Ahyar-Mori), serta pasangan Dr. H. Zulkieflimansyah – Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi).

Pasangan Ali-Sakti melaju lewat jalur independen. Duet ini mengumpulkan 325.968 dukungan dari masyarakat yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota di NTB. Jumlah dukungan tersebut telah melebihi ambang minimal dukungan yang dipersyaratkan yakni 303.331 dukungan.

Sementara, tiga kandidat lainnya tampil melalui jalur partai politik. Pasangan Suhaili-Amin diusung tiga partai politik, yakni Golkar, Nasdem dan PKB dengan total 19 atau 29,3 persen dari jumlah kursi di DPRD NTB.

Selanjutnya pasangan Ahyar-Mori, dengan dukungan parpol paling gemuk, yakni tujuh partai, Gerindra, PPP, PDI-P, PAN, PBB, Hanura, dan PKPI, dengan total 32 kursi atau 49,23 persen kursi di DPRD NTB.

Terakhir, pasangan Zul-Rohmi yang didukung Partai Demokrat dan PKS dengan total 14 kursi, atau 21, 54 persen kursi di DPRD NTB.

Setelah melewati serangkaian pemeriksaan syarat pencalonan dan calon oleh KPU, keempat pasangan calon tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat. Sehingga, dapat ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai peserta Pilkada serentak NTB 2018.

Rapat pleno terbuka penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB itu berjalan lancar dan kondusif. Kapolda NTB, Brigjen. Pol. Drs. Firli, M.Si  juga turut hadir meninjau situasi penetapan pasangan calon tersebut.

‘’Ini merupakan tahapan pamungkas dari seluruh tahapan Pilgub, dan kami sudah menyimpulkan syarat-syarat pencalonan dan syarat calon dari semua bakal calon. Maka kami nyatakan empat pasangan calon telah memenuhi persyaratan dan berhak ditetapkan sebagai peserta Pilkada NTB 2018,’’ ujar Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, SP yang didampingi seluruh Komisioner KPU.

Sebelum ditandatangani, rancangan SK penetapan pasangaan calon peserta Pilkada NTB terlebih dahulu dibacakan secara terbuka oleh Sekretaris KPU, Mars Ansori Wijaya.

‘’Seluruh tahapan-tahapan itu sudah kami laksanakan secara utuh dan tertib dan bisa dipertanggungjawabkan secara aturan yang berlaku. Untuk itu dalam rapat pleno terbuka penetapan paslon Gubernur NTB 2018 ini, kami nyatakan empat pasangan calon resmi menjadi peserta Pilkada NTB 2018,’’ tegas Aksar setelah membacakan satu persatu persyaratan semua pasangan calon.

Aksar juga menyebut terkait dengan surat cuti tiga calon gubernur yang berstatus sebagai kepala daerah, juga sudah disampaikan ke KPU. Begitu juga dengan dua kandidat yang merupakan anggota DPR, juga sudah menyampaikan surat keterangan pemberhentiannya yang masih berproses.

Lebih lanjut disampaikan Aksar, dengan telah ditetapkan secara resmi sebagai pasangan calon peserta Pilkada NTB, maka empat pasangan calon secara otomatis langsung terikat dengan aturan main Pilkada. Semua aktivitas para calon tidak boleh keluar dari rambu-rambu aturan yang sudah ditetapkan.

‘’Keluarnya SK penetapan KPU ini, berarti empat paslon, telah resmi jadi paslon yang tentunya karena sudah resmi maka terikat dengan peraturan Undang-undang nomor 10 tahun 2012, dan seluruh peraturan KPU,’’ tegas Aksar.

Yang dimaksud dengan status calon terikat dengan aturan main Pilkada yakni seperti aktivitas kampanye yang nantinya harus sesuai dengan jadwal KPU. Termasuk juga terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye yang juga akan ditentukan oleh KPU.

‘’Pelaksanaan kampanye maupun pemasangan alat peraga kampanye, tidak boleh keluar dari ketentuan yang ditetapkan oleh KPU. Termasuk juga soal dana kampanye, tidak boleh melebihi dari yang sudah ditentukan oleh KPU. Masing-masing calon nanti wajib menyampaikan rekening khusus dana kampanye dan dana awal kampanyenya,’’ jelas Aksar.

Setelah penetapan calon ini, kemudian akan dilanjutkan dengan tahapan pengundian nomor urut pasangan calon yang akan dilaksanakan pada Selasa, 13 Februari 2018  di tempat yang sama. Selanjutnya akan diikuti dengan tahapan kampanye yang dimulai tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 23 Juni mendatang. (ndi/aan)