KPU Sayangkan Kritik DPRD NTB Soal PKPU Terbaru

Mataram (suarantb.com) – Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, SP sangat menyayangkan sikap beberapa anggota DPRD NTB yang mengkritisi isi PKPU terbaru yang membolehkan kepala daerah dalam hal ini bupati/walikota di satu provinsi pemilihan cukup mengajukan surat cuti untuk maju menjadi calon Kepala Daerah pada Pilkada 2018 mendatang.

Aksar menjelaskan posisi KPU hanya sebagai pelaksana peraturan yang sudah ada. Sebagai pengguna dari sebuah Undang-undang yang justru dibuat oleh pemerintah bersama DPR RI.

Iklan

“Prinsip KPU sebagai user, pengguna undang-undang,” terang Aksar, Kamis, 8 Desember 2016.

Salah satu pihak yang bertanggung jawab terkait UU nomor 10 tahun 2016 itu, lanjut Aksar adalah DPR selaku lembaga yang salah satu fungsinya membuat UU.

“Pasal 9 UU (nomor 10 tahun 2016) tersebut, KPU terikat dengan hasil RDP untuk membuat peraturan. Tugas KPU hanya menyusun dan melaksanakan pedoman teknis setelah berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR,” jelasnya.

Sebelumnya, beberapa anggota DPRD NTB sempat mempertanyakan PKPU tersebut. Menurut mereka, PKPU itu terkesan kurang mengakomodir posisi anggota legislatif. Padahal jabatan kepala daerah dan jabatan legislatif sama-sama jabatan politik yakni jabatan yang didasarkan pada pemilihan langsung oleh masyarakat.

Untuk diketahui PKPU terbaru tersebut mensyaratkan jabatan di luar kepala daerah ketika akan maju menjadi calon pada Pilkada harus terlebih dahulu menyerahkan SK pemberhentiannya setelah ditetapkan KPU menjadi pasangan calon.

“Kalau yang lain (selain kepala daerah) tentu harus menyerahkan SK pemberhentian sejak ditetapkan menjadi pasangan calon,” tandasnya. (ast)

  Polres Mataram Awasi 438 TPS Rawan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here