KPU RI Putuskan Tunda Sejumlah Tahapan Pilkada 2020

Suhardi Soud. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19. Melalui Keputusan Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU tersebut. KPU RI memutuskan untuk menunda tahapan dan pelaksanaan pilkada serentak 2020

Penundaan tahapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tersebut didasarkan pada pernyataan resmi Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organisation (WHO) terkait covid-19 sebagai pandemi global, kemudian pernyataan Presiden Joko Widodo tentang penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam, serta keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona di Indonesia.

Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi membenarkan keputusan KPU RI tersebut terkait penundaan tahapan Pilkada serentak 2020, termasuk Pilkada yang dilaksanakan di tujuh daerah di NTB. “Ya, penundaan pelaksanaan empat tahapan Pilkada sesuai jadwal, dan kami di daerah akan melaksanakannya,” ujarnya, Minggu, 22 Maret 2020 kemarin.

Empat tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang ditunda berdasarkan keputusan KPU RI itu, pertama tahapan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2020 dan juga penundaan masa kerja PPS yang harusnya terhitung mulai tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 23 November 2020.

“Dalam hal PPS sudah dilantik, maka masa kerjanya ditunda. Kemudian dalam hal PPS akan dilantik, dalam pelaksanaannya

harus berkordinasi pihak terkait, Pemerintah

Daerah dan Kepolisian setempat,” bunyi keputusan RI tersebut.

Tahapan kedua yang juga ditunda adalah verifikasi syarat dukungan calon perseorangan. Seperti penyampaian dukungan bakal pasangan calon

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Walikota dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS yang dijadwalkan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret sampai dengan tanggal 2 April, agar ditunda dulu.

Kemudian verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS tanggal 26 Maret sampai tanggal 15 April. Selanjutnya rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan tanggal 16 April, rekapitulasi dukungan di tingkat kabupaten/kota tanggal 23 April dan rekapitulasi dukungan di tingkat provinsi 25 April juga ikut ditunda.

Masih dalam tahapan verifikasi dukungan balon perseorangan, yang ditunda yakni Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tanggal 27 April. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan, Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen

Dukungan Perbaikan, Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan, Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan kepada PPS. Kemudian verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan, rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat

kecamatan, tingkat kabupaten/kota sampai provinsi juga ditunda pelaksanaannya.

Tahapan ketiga yang ditunda pelaksanaan juga adalah pembentukan PPDP yang sedianya akan dilakukan tanggal 26 Maret sampai dengan tanggal 15 April. Dan penundaan masa kerja PPDP yang harusnya sesuai tahapan terhubung mulai tanggal 16 April sampai tanggal 17 Mei.

Terakhir penundaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang

terdiri dari Penyusunan daftar pemilih oleh KPU kabupaten/kota dan penyampaian kepada PPS pada tanggal 23 – 17 April. Kemudian pencocokan dan penelitian tanggal 18 April. (ndi)