KPU NTB Tetap Laksanakan Tahapan Pilkada Serentak

Suhardi Soud (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah kalangan menyerukan agar Pilkada serentak yang akan digelar tanggal 9 Desember tahun 2020 ditunda pelaksanaannya. Pilkada dikhawatirkan akan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 menjadi makin parah di Indonesia.

Merespon keinginan sejumlah pihak yang memilih opsi pilkada ditunda, Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi Suara NTB mengatakan bahwa Keputusan Pilkada ditunda atau tidak menjadi kewenangan dari pemerintah pusat.

Iklan

“Terkait penundaaan, itu menjadi domain kebijakan KPU RI, Pemerintah dan DPR RI. Kami di NTB apa yang diputuskan itulah yang akan kita laksanakan dan sampai hari ini kalau belum ada perubahan regulasi, maka kita tetap menjalankan persiapan pelaksanaan tahapan Pilkada,” ujar Suhardi, Senin, 21 September 2020 kemarin.

Karena itu, pihaknya akan tetap melaksanakan sejumlah tahapan yang akan digelar dalam waktu dekat ini, seperti penetapan pasangan calon pada tanggal 23 September, kemudian dilanjutkan dengan pengundian nomor urut pasangan calon pada tanggal 24 September.

“Kita imbau dalam dua tahapan itu, supaya paslon tidak usah gerakan massa, karena kita hindari kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19. Pendukung bisa menyaksaksikan prosesnya di posko masing-masing, karena KPU akan menayangkannya secara langsung melalui media sosial,” kata Suhardi.

Lebih jauh disampaikan Suhardi, di NTB sendiri terkait dengan kekhawatiran bahwa Pilkada akan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Sampai sejauh ini, dari sejumlah tahapan Pilkada yang sudah terlaksana, dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kasus baru positif Covid-19 dari peroses pelaksanaan tahapan Pilkada yang sudah berjalan tersebut sangat kecil.

“Memang sampai hari ini dikawatirkan pilkada ini jadi klaster baru penyebaran Covid-19. Tapi ketika coklit pemuktahiran data pemilih, akhirnya kan dapat berjalan normal, tidak ada kasus penyebaran Covid-19 yang signifikan dari kegiatan tahapan itu,” sebutnya.

“Kemudian tahapan verifikasi faktual calon perseorangan juga berjalan baik, karena petugas KPU yang turun menggunakan protokol kesehatan. Jadi di dalam dua tahapan yang sudah berlangsung itu, tidak menjadi penyumbang signifikan kasus baru penyebaran Covid-19,” sambungnya.

Meski demikian, dia juga mengakui pada saat tahapan pendaftaran bakal pasangan calon beberapa waktu yang lama, terjadi pengerahan massa dalam jumlah besar dan tidak mengindahkan protokol kesehatan Covid-19. Akan tetapi hal itu terjadi di luar kendali KPU. Sedangkan proses pendaftaran calon tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan sangat ketat.

“Memang dalam pendaftaran kemarin ada hal yang tidak bisa kita kendalikan di luar KPU. Misalnya intraksi calon dengan pendukung. Sehingga kemarin untuk tidak mengulangi kejadian yang sama, dibuat kesepakatan dengan Paslon supaya dikendalikan pengumpulan pendukung dalam jumlah besar,” jelasnya.

Namun demikian, meskipun upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Pilkada serentak 2020, khususnya di NTB sudah sangat optimal dilakukan, baik oleh penyelenggara, pemerintah daerah dan juga aparat keamanan. Untuk opsi penundaan atau Pilkada tetap dilaksanakan, pihaknya menyerahkannya kepada kebijakan pemerintah pusat.

“Bagi kita mana yang terbaiklah. Saya kira soal pilihan saja. Kalau Pandemi ini kita menjaga jarak, kampanye mengajak orang, tinggal diatasi saja, dipertegas. Informasinya Mendagri sedang menyiapkan Perppu untuk efektifitasnya, kalau ada pengaturan baru dari pemerintah, maka itu akan semakin memperkuat,” pungkasnya. (ndi)