KPU NTB Serahkan Dokumen Karya Cetak dan Rekam ke Dinas Perpustakaan

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB Julmansyah (kanan) menerima dokumen dari Ketua KPU NTB Suhardi Soud di Ruang Rapat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, Kamis, 10 Juni 2021. (Suara NTB/ham)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB dan KPU NTB melakukan serah terima karya cetak dan karya rekam dari KPU NTB sebanyak 66 judul, 1.746 eksemplar di Ruang Rapat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, Kamis, 10 Juni 2021.

Penyerahan karya cetak dan karya rekam dilakukan langsung Ketua KPU NTB Suhardi Soud pada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Julmansyah, S Hut., M.A.P. Hadir juga pada acara itu, Sekretaris KPU NTB Mars Anshori Wijaya dan kepala bidang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB.

Iklan

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, Julmansyah dalam sambutannya mengapresiasi apa yang dilakukan KPU NTB dan jajarannya. Paling tidak penyerahan dokumen yang ada di KPU bisa diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di NTB

Selain itu, penyerahan dokumen ini merupakan tradisi baru yang mesti terus dipertahankan. Diakuinya, dokumen-dokumen yang ada untuk sekarang ini boleh dianggap tidak berarti, tapi dalam beberapa tahun ke depan akan bermanfaat.  Pihaknya tidak ingin sejarah masa lalu terulang, karena banyak data-data peristiwa masa lalu yang tidak memiliki arsip. “Sedikit-sedikit pinjam di Leiden (Perpustakaan di Belanda),” ujarnya.

Selain itu, dokumen-dokumen ini, tambahnya, akan memperkaya koleksi dan khazanah perpustakaan, sehingga akan memudahkan pemustaka, para peneliti, mahasiswa dan masyarakat umum dalam mengakses sumber informasi dan koleksi bacaan.

Langkah ini diharapkan dapat menstimulus lembaga lain maupun OPD Provinsi untuk mulai sadar arsip dan menyerahkan karya cetak karya rekam kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB.

Tidak hanya itu, dokumen dan buku yang kini menjadi koleksi perpustakaan NTB bisa cukup memberikan andil dalam upaya membangun literasi atau pendidikan politik di NTB. Ia pun mengajak masyarakat yang membutuhkan informasi, data-data, hingga berbagai regulasi seputar demokrasi di NTB, untuk mengunjungi perpustakaan NTB.

Pada bagian lain, Julmansyah juga mengingatkan agar OPD tidak hanya didokumentasikan dalam bentuk karya cetak saja, tapi dalam bentuk karya digital. Nantinya, dokumentasinya bisa dalam bentuk dua versi, yakni versi cetak dan versi –e book. Bahkan, tahun ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB bertekad mewujudkan perpustakaan digital. ‘’Jadi pelan-pelan kita harus mengarah pada digitalisasi. Kita tidak bisa hajar seperti air bah,’’ ujarnya.

Ketua KPU NTB suhardi Soud menyadari pentingnya masalah dokumentasi kegiatan yang dilakukan KPU atau kondisi perpolitikan di NTB. Diakuinya, pihaknya kesulitan mencari arsip atau data kegiatan perpolitikan di zaman Orde Baru, sehingga hal ini penting bagi pihaknya untuk mengarsipkan dokumen-dokumen penyelenggaraan pelaksanaan pemilu di NTB dan tahapannya. Pihaknya juga mendukung perpustakaan digital dilaksanakan di semua OPD, termasuk di KPU NTB. (ham)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional