KPU NTB Libatkan IDI, BNN dan HIMPSI Periksa Kesehatan Bapaslon

0
KPU Provinsi NTB menekan perjanjian kerjasama pemeriksaan kesehatan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala 2020 dengan IDI, BNN dan HIMPSI NTB. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – KPU Provinsi NTB menggandeng sejumlah institusi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di tujuh daerah di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020. Ada empat institusi yang dilibatkan KPU dalam pemeriksaan kesehatan para calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 2020, dan sudah resmi menandatangani perjanjian kerjasama pada Senin, 31 Agustus 2020.

Mereka adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) NTB, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) NTB dan Badan Narkotika Nasional (BNN) NTB serta Tim Medis Pemeriksa Kesehatan RSUD Provinsi NTB. Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud  menyampaikan bahwa saat ini sebelum pemeriksaan kesehatan, bapaslon harus menyerahkan hasil SWAB Test PCR untuk memastikan yang bersangkutan negatif Covid-19. Hal itu untuk kepentingan kelancaran proses pemeriksaan kesehatan berjalan secara baik, profesional, serta akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

“Maka dari itu dilakukan penandatangan perjanjian kerjasama pemeriksaan kesehatan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah antara KPU Provinsi NTB, dengan IDI, HIMPSI NTB dan BNN. Hal itu dilakukan agar dapat melahirkan kepemimpinan yang sehat secara jasmani dan rohani,” kata Suhardi.

Sementara itu, Ketua IDI Wilayah NTB, dr. H. Doddy A, K. Sp.OG, menyampaikan bahwa sesuai arahan dari KPU Provinsi NTB, IDI Wilayah NTB bersama BNN dan HIMPSI telah memutuskan bahwa akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan di RSUP NTB. Berhubung saat ini di masa pandemi, dr. Doddy mengatakan bahwa pemeriksaan kesehatan bapaslon akan dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu kelengkapan dokumen persyaratan sebagai bukti pemenuhan syarat calon.

“Sebelum melakukan pemeriksaan kesehatan, bapaslon telah melakukan pemeriksaan SWAB PCR SarsCov2 dengan hasil negatif. Karena itu agar bapaslon mempersiapkan diri sesuai dengan protokol,” sarannya.

Sedangkan Direktur RSUD Provinsi NTB yang diwakili oleh Wakil Direktur Pelayanan, dr. Agus Rusdhy Hamid, Sp.OG (K) MARS, menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan bapaslon tidak harus bebas dari penyakit, yang penting memiliki kemampuan memimpin. Pemeriksaan kesehatan bapaslon akan dilakukan di ruangan khusus di Grha Mandalika.

“Yang menjadi pertimbangan tim pemeriksa adalah mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota,” jelasnya.

Sedangkan Kepala BNN NTB, Brigjen Pol. Gde Sugianyar Dwi Putra, menyampaikan bahwa pemeriksaan urine pada pemeriksaan kesehatan bapaslon ini dalam rangka deteksi dini Upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Deteksi dini merupakan non pro justicia dan hasil pemeriksaan urine tidak akan dipublikasikan. Gde kemudian mengingatkan kepada para paslon supaya melampirkan daftar obat yang dikonsumsi sebagai bahan BNN dalam membuat kesimpulan dari hasil pemeriksaan urine.

Terakhir Ketua HIMPSI NTB, Lalu Yulhaidir, pada kesempatan acara tersebut menyampaikan bahwa ada 5 aspek dengan 11 sub aspek psikologi yang akan diperiksa dalam serangkaian pemeriksaan psikologi pada pemeriksaan kesehatan bapaslon. Pemeriksaan psikologi dilakukan untuk mengukur seberapa kapasitas intelektual bapaslon dalam menganalisa masalah, dan menghadapi situasi sulit.

“Termasuk kecerdasam emosi dan mengendalikan amarah. Harapan hidup, optimisme, produktifitas, idealisme, kerja keras, kapasitas psikologis muncul pada calon pemimpin daerah ini,” pungkasnya.(ndi)