KPU Lombok Barat Tak Gentar Dilaporkan

Giri Menang (Suara NTB) – KPU Lombok Barat (Lobar) menanggapi langkah yang dilakukan pasangan calon (paslon) nomor urut 1, H. M. Izzul Islam – TGH Khudari Ibrahim yang melaporkan KPU Lobar dan Dinas Dukcapil terkait permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ke Kemendagri. Pihak KPU tak mempermasalahkan langkah yang ditempuh oleh paslon nomor urut 1, namun dinilai laporan yang disampaikan tidak mendasar.

“Ndak masalah dan bagus itu. Orang gugat silakan saja. Tapi jangan buat komen ndak berdasar, gugatan harus punya argumentasi, sehingga kalau dia punya argumentasi berarti bukan hoaks. Kalau tanpa alasan berarti itu hoaks,” ungkap Ketua KPU Lobar Suhaimi Syamsuri, Senin, 23 April 2018.

Iklan

Menurutnya, langkah pelaporan menyangkut tahapan pilkada ada beberapa pihak yang terkait, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP. Laporan ini seharusnya dialamatkan ke beberapa pihak yang berkaitan.

Terkait data yang menjadi dasar paslon 1 melapor ke Kemendagri, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan laporan resmi dari paslon tersebut. Termasuk persoalan penambahan DPT di beberapa kecamatan seperti Sekotong. Menurutnya, kebiasaannya pihak yang berkepentingan dengan DPT “tertidur” atau kurang respons saat proses penyusunan DPT. Namun baru setelah ditetapkan mereka ribut, karena nama calon pemilih tidak masuk, padahal proses menjadi DPT ini sangat panjang.

Pada proses ini pihaknya selalu mengimbau kepada para pengurus partai dan paslon untuk mengawal data ini. Hal ini selalu diimbau kepada para tim calon dan parpol pada saat rapat. Jika dianggap data bermasalah, maka disampaikan saja ke KPU. Permasalahan ini, jelasnya sudah dibahas juga dan setiap masukan dari tim LO paslon pada penetapan DPT langsung dikroscek dan diperbaiki jika dasarnya jelas.

Ketua Panwaslu Lobar L. Arjuna menyatakan, terkait laporan masalah DPT oleh paslon 1, semestinya dilakukan ke Panwaslu, sebab pihaknya nanti bisa merekomendasikan ke KPU untuk perbaikan. Menurutnya persoalan DPT ini bisa menjadi objek sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi. Namun menurutnya ketentuan gugatan bisa diproses jika selisih suara 1 persen dari total surat suara sah. “Ini bisa jadi objek sengketa pilkada, jadi kami persiapkan juga hasil pengawasan kami terhadap DPT itu,” ujarnya.

Sementara itu, Calon Bupati Lobar H. M. Izzul Islam memastikan tidak akan menerima hasil penetapan DPT pilkada serentak tahun 2018 yang dilakukan KPU Lobar Jumat (20/4) lalu. Meski telah ada perubahan, tetap saja, data yang yang dijadikan rujukan berdasarkan yang dirilis oleh kepala desa. Akibatnya, data itu masih saja tercantum KTP tanpa dilengkapi akta kelahiran. Parahnya, tercatat banyak penerbitan KTP justru yang diberikan adalah mereka yang masuk katagori pemilih di bawah usia alias anak-anak. “Dari temuan kami, itu masih merata terjadi di Lobar. Tapi, terbanyak adalah berada di dua kecamatan, yakni Kuripan dan Sekotong,” ujarnya.

Cabup yang diusung dua parpol, yakni PDIP dan PKB itu menegaskan, telah melaporkan praktik kecurangan itu pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta beberapa hari lalu. Selain itu, cara kerja KPU yang menvalidasi usulan penambahan pemilih melalui cek list dari kepala desa bakal pula dilaporkan ke pihak Panwaslu Lobar dalam waktu dekat ini.(her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here