KPU Lantik 150 Anggota PPS

Anggota PPS Kecamatan Cakranegara dilantik Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin, Senin, 15 Juni 2020. Pengambilan sumpah jabatan mengikuti protokol kesehatan Covid-19. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Setelah ditetapkannya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tanggal 9 Desember 2020 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram kembali melanjutkan tahapan pemilu yang sebelumnya tertunda. Salah satunya, melantik 150 anggota panitia pemungutan suara (PPS).

Proses pelantikan PPS di 50 kelurahan dibagi menjadi lima gelombang. Pembagian tersebut memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. “Pelantikan anggota PPS ini dari pagi sampai malam. Kita bagi lima gelombang. Satu gelombang itu 30 orang,” kata Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin ditemui Senin, 15 Juni 2020.

Iklan

Dari pelantikan itu, KPU juga mengaktifkan kembali panitia pemilihan kecamatan (PPK). Pengaktifkan PPK berdasarkan Keputusan KPU Kota Mataram Nomor 59/HK.03.1-Kpt/KPU-Kot/VI/2020.

Husni menjelaskan, anggota PPS telah dilantik secara otomatis langsung bekerja melaksanakan verifikasi faktual untuk calon perorangan. Data hasil verifikasi nantinya akan diserahkan ke Bawaslu. “Verifikasi faktual bisa dimulai 24 atau 29 Juni. Yang penting tidak boleh lewat jadwal 19 Juli,” terangnya.

KPU menjamin anggota PPS tidak ada yang berapiliasi dengan partai politik atau menjadi tim sukses pasangan calon. Proses seleksi administrasi maupun wawancara dilaksanakan secara ketat. Demikian pula, dengan anggota PPS bekerja sebagai staf kelurahan.

“Tidak masalah. Selama mereka bisa membagi waktu bekerja. Karena di kelurahan juga mereka sebagai honorer,” ujarnya.

Dia mengatakan pelaksanaan pilkada berada pada situasi berbeda. Anggota PPS turun ke masyarakat harus memperhatikan protokol kesehatan. Komunikasi dan koordinasi harus dibangun dengan kelurahan, kepala lingkungan sampai RT. Mereka adalah mitra kerja PPS dalam menyukseskan pilkada.

Di satu sisi, KPU berencana melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi anggota PPS. Kepastian ini masih menunggu arahan dari KPU RI. Apakah rapid test dibiayai oleh KPU ataukah tim gugus tugas. “Kita masih nunggu arahan dari KPU RI. Apakah KPU yang melaksanakan ataukah Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19,” demikian kata dia. (cem)