KPU Antisipasi Kerumunan Saat Pengambilan Nomor Urut Paslon

M. Husni Abidin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Potensi penyebaran virus corona (Covid-19) saat proses penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di Kota Mataram menjadi atensi bersama semua pihak. Untuk itu, bakal pasangan calon (bapaslon) ditekankan harus mengurangi jumlah massa dan mematuhi seluruh protokol penanganan pandemi saat mengikuti proses pelaksanaan Pilkada.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram, M. Husni Abidin, menerangkan potensi kerumunan massa yang menjadi atensi pihaknya adalah saat pengumuman calon pasangan kepala daerah pada 23 September mendatang dan pengambilan nomor urut calon pada 24 September.

Iklan

Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi. Antara lain dengan memberi sosialisasi kepada masing-masing bapaslon agar menghadirkan peserta sesuai jumlah undangan dan tidak mengajak serta simpatisan maupun pendukung dalam jumlah besar.

“Yang boleh masuk ke acara pengumuman dan pengambilan nomor urut kita batasi hanya undangan saja. Selebihnya menunggu di posko masing-masing, dan kami siapkan fasilitas menonton langsung melalui media streaming. Tentunya dengan tetap menerapkan protokol Covid-19,” jelas Husni saat dikonfirmasi, Kamis, 17 September 2020.

Pengumuman calon pasangan dan pengambilan nomor urut sendiri akan dilakukan di salah satu hotel di Kota Mataram. Kegiatan tersebut akan dibatasi dengan jumlah peserta kecil sehingga imbauan Satgas Covid-19 dan Desk Pilkada terkait upaya menekan potensi penularan Covid-19 dapat dijalankan.

Selain itu, pihaknya juga saat ini tengah melaksanakan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 dan 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pilkada Sesuai Protokol COVID-19. “Itu akan kami sosialisasikan ke bakal pasangan calon, LO (liaison officer), dan parpol,” jelas Husni.

Sosialisasi regulasi tersebut sekaligus menekankan kembali kepada bapaslon terkait ketentuan-ketentuan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi saat ini. “Kami tidak ingin kasus pengerahan massa saat tahapan pendaftaran terulang lagi. Kejadian itu memang menjadi sorotan banyak pihak,” ujarnya.

Menurutnya, sebelum tahapan pendaftaran pilkada pihaknya juga telah memberikan imbauan dan sosialisasi PKPU tersebut. KPU juga secara tegas meminta masing-masing bapaslon melaksanakan tahapan dengan memperhatikan protokol Covid-19.

Surat resmi juga telah dikirimkan ke masing-masing bapaslon, bahkan di setiap undangan kegiatan penerapan protokol kesehatan selalu dicantumkan agar dapat diperhatikan. Untuk itu, menumpuknya massa seperti saat pendaftaran diharapkan tidak terulang kembali, mengingat wewenang KPU untuk memberikan sanksi terhadap hal tersebut sangat minim.

Diterangkan Husni, untuk mekanisme sanksi saat ini memang belum diatur dalam PKPU Nomor 6 dan 10 tahun 2020. “Karena itu, untuk sanksi bukan menjadi ranah kami. Kami sebatas memberikan sanksi pelanggaran etika,” jelasnya.

Dengan deklarasi kepatuhan terhadap protokol penanganan Covid-19 yang dilakukan seluruh bapaslon di NTB di Lapangan Polda NTB hari ini, hal tersebut diharapkan menjadi perhatian bersama baik bapaslon, simpatisan, dan pihak terkait lainnya. “Kalau pelanggaran itu terjadi di luar area kami, bukan menjadi ranah kami,” tandas Husni. (bay)