KPU akan Sederhanakan Desain Surat Suara Pemilu

Suhardi Soud. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – KPU berencana akan menyederhanakan desain surat suara yang akan digunakan untuk Pemilu 2024. Hal itu dilakukan untuk memudahkan pemilih menyalurkan hak pilihnya dan juga mengurangi beban kerja penyelenggara di tingkat bawah.

Rencana penyederhanaan surat suara tersebut berangkat dari pengalaman pemilu serentak tahun 2019 lalu. Banyaknya jumlah surat suara yang dicoblos membuat kerumitan bagi pemilih dan juga penyelenggara. Diketahui pada pemilu serentak 2024 ini juga akan memilih Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Iklan

Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi Suara NTB Selasa, 1 Juni 2021 membenarkan soal rencana penyederhanaan surat suara tersebut. Menurut rencananya, meskipun ada lima yang akan dipilih, tapi tidak harus ada lima surat suara yang akan dicoblos oleh pemilih seperti Pemilu 2019 lalu.

“KPU sedang mengkaji surat suara yang mungkin nanti tidak perlu banyak. Jadi 5 pemilu tidak harus 5 surat suara. Bisa saja surat suara nanti untuk pemilu itu bisa satu surat suara atau dua surat suara. Bisa saja misalnya surat suara presiden dan legislatif itu disatukan. Nanti dalam surat suara yang disatukan itu untuk yang legislatif kita akan tampilkan daerah pemilihannya apa saja,” ujar Suhardi.

Menurut Suhardi tujuan dari penyerdehanaan surat suara adalah untuk memudahkan pemilih saat memberikan hak suaranya di TPS. Selain itu juga untuk memudahkan kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang pada Pemilu 2019 lalu sempat kelelahan saat melaksanakan proses penghitungan dan penyalinan hasil suara.

“Prinsipnya KPU berusaha menyederhanakan teknis pemilu agar pemilih bisa lebih sederhana dalam gunakan hak pilih dan penyelenggara – petugas KPPS- lebih ringan tugasnya,” jelasnya. Meski demikian wacana ini menurut Suhardi juga akan berimbas pada cara penandaan pemilih pada kertas suara. Apabila biasanya pemilih menunjukkan bukti pilihannya dengan cara mencoblos, maka pada Pemilu 2024 nanti, dimungkinkan pemilih menggunakan cara penandaan lain.

“Ke depan kalau tidak mencontreng, melingkari atau bahkan pemilih itu menuliskan. Tapi kita tunggu saja bagaimana nanti teknisnya, ini masih sedang dalam kajian KPU. Saat ini KPU sedang mematangkan konsep penyederhanaan surat suara tersebut,” ungkapnya.

Suhardi menegaskan sudah menjadi komitmen KPU untuk mempermudah proses tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024 yang diprediksi akan berjalan sangat kompleks. Selain wacana yang disebutkan di atas, wacana atau usulan lain yang akan disampaikan KPU adalah masa persiapan yang lebih panjang untuk dua jenis pemilihan di 2024. Apabila Pemilu 2019 persiapan hanya 20 bulan maka untuk Pemilu 2024 menjadi 30 bulan.

“Tapi memang untuk melaksanakan terobosan tadi dibutuhkan landasan hukum yang kokoh. Ini jadi syarat mutlak. Maka kita tunggu ada revisi terbatas UU Pemilu dan UU Pemilihan atau sekurangnya Perppu untuk mengakomodir desain surat suara, Sirekap, kampanye dan seterusnya. Dan peraturan teknis itu dituangkan di PKPU yang konsisten dijalankan semua pihak. Kita tunggu saja,” pungkasnya. (ndi)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional