KPPU Selidiki 13 Kasus Dugaan Persekongkolan Tender di NTB

Dendy Rakhmat Sutrisno. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mengaku sedang menyelidiki 13 kasus dugaan persekongkolan tender di NTB. Pelaksanaan tender proyek  memang rawan terjadi persekongkolan sehingga KPPU berbicara dengan Pemda untuk pencegahannya ke depan.

‘’Kalau yang lidik (penyelidikan) ada. Yang sudah diputuskan ada juga. Sekarang ada 13 laporan sudah dalam penyelidikan. Tender-tender semua,’’ ujar Kepala Kanwil IV KPPU Surabaya, Dendy Rakhmat Sutrisno  dikonfirmasi usai pertemuan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa, 20 Oktober 2020 siang.

Iklan

Dari beberapa kasus dugaan persekongkolan tender, ada juga yang dihentikan. Karena pelapor tidak memiliki bukti yang jelas. ‘’Ada yang diberhentikan juga. Orang ndak suka panitia lelang, dilaporkan tanpa ada bukti yang jelas,’’ katanya.

Dendy tak merinci kasus-kasus dugaan persekongkolan tender di NTB yang sedang ditangani tersebut. Namun, ia mengatakan kebanyakan di kabupaten/kota.

Ia mengatakan, bagi yang terbukti melakukan persekongkolan tender, maka sanksi terberat berupa denda maksimal Rp25 miliar. Sedangkan sanksi denda minimal sebesar Rp1 miliar. Namun, di dalam UU Cipta Kerja, sanksi minimal ditiadakan.

‘’Memang kalau dilihat dari banyaknya laporan yang masuk paling banyak tentang tender,’’ terangnya.

Karena banyak laporan ke KPPU terkait dengan dugaan persekongkolan tender. Dendy mengatakan pihaknya melakukan sosialisasi ke Pemda untuk pencegahan. ‘’Makanya tadi dibicarakan bagaimana cara pencegahannya,’’ ucapnya.

Menurut Dendy, dalam ketentuan disebutkan bahwa panitia tender punya kewenangan menggugurkan peserta lelang jika melihat ada praktik yang tidak sehat. ‘’Dia juga bisa berkolaborasi dengan KPPU, mengkomunikasikan temuan-temuannya,’’ katanya.

Selain menangani kasus dugaan persaingan usaha yang tidak sehat. Dendy mengatakan, KPPU juga bisa membantu Pemda dalam percepatan pembangunan daerah dalam perspektif persaingan usaha atau kemitraan yang sehat.

‘’Misal, kalau Pemda punya keinginan membangkitkan ekonomi daerah dengan memberikan kebijakan tertentu. Bisa juga berkolaborasi dengan KPPU untuk mereview rencana kegiatannya. Agar tidak bertentangan dengan UU. Karena terkadang rencana baik, kalau tak didesain dengan baik, bisa jadi bersinggungan. Di sini KPPU menawarkan diri bekerjasama dengan Pemda,” katanya.

Dalam dugaan persekongkongkolan tender, Dendy menyebutkan minimal adda 14 simpul. Mulai dari perencanaan sampai dengan penentuan pemenang tender.

Dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik menggunakan perangkat lunak memang ada perubahan-perubahan dalam tender. Jika dulu, orang menghambat dengan fisik. Sekarang mungkin menghambatnya dengan mengecilkan kapasitas bandwidth, waktu pengumuman dipersempit dan problem di server atau upaya membantu pelaku usaha tertentu.

‘’Modusnya banyak. Tapi yang kita inginkan dalam pertemuan ini membangun visi. Bahwa panitia tender harus disupport. Kami yakin masih banyak panitia tender yang masih punya komitmen. Tapi terkadang kendalanya adalah keterbatasan akses, keterbatasan support,’’ tandasnya.

Dalam dugaan persekongkolan tender, ada juga modus afilisasi. Dimana, pelaku usaha membentuk anak-anak perusahaan untuk ikut tender. ‘’Itu pun juga kita ingin menyamakan persepsi baik dengan panitia tender maupun pelaku usaha. Artinya, buat apa bikin anak perusahaan, kalau yang itu-itu juga main,’’ ujarnya.

Pihaknya mendorong pelaku usaha bersaing secara ketat. Karena zaman sekarang, akses informasi demikian berubah. ‘’Kita juga mendorong e-catalog daerah. Sehingga memudahkan teman-teman penyelenggara di daerah,’’ tandasnya.

Dalam pertemuan tersebut, KPPU memaparkan beberapa laporan dugaan persekongkolan tender dari NTB pada beberapa tahun sebelumnya. Antara lain, laporan terkait tender Bantuan Sarana Produksi Kawasan Aneka Cabai pada Pokja ULP Kabupaten Lombok Timur tahun 2017.

Kemudian, laporan dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Sulin – Simpang Penujak di Kementerian PUPR di lingkungan Pokja ULP Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB Tahun 2016. Selanjutnya, laporan dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 terkait Paket Pengadaan Hand Sprayer Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan Tahun 2016.

Selain itu, laporan dugaan pelanggaran pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Usaha Pengangkutan dan Distribusi Minyak Tanah (Agen Minyak Tanah) di Wilayah Pemasaran Kabupaten Bima. Kemudian laporan dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 terkait Tender Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB tahun anggaran 2015.

Sementara itu, Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, Sadimin, S.T., M.T., meminta saran dari KPPU untuk mencegah adanya persekongkolan dalam tender. Sadimin mengatakan, saat ini saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPPU di Pokja Pemilihan dan Dinas PUPR untuk paket percepatan jalan periode sebelumnya.

Pihaknya meminta saran dari KPPU agar dalam proses tender proyek percepatan jalan tahun jamak, 2020 – 2022 tidak terjadi kasus serupa. ‘’Kami mohon saran KPPU, apa yang dilakukan Pokja Pemilihan. Dan di mana titik-titik terjadi persekongkolannya. Supaya menjadi antisipasi Pokja Pemilihan. Sehingga tidak terjadi persekongkolan pada saat tender,’’ kata Sadimin.

Dalam proses tender, kata Sadimin, pihaknya mengacu pada Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kemudian Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) serta Peraturan Menteri PUPR.

‘’Karena memang kita di situ, hanya membandingkan antara yang disyaratkan di dokumen lelang dengan penawaran yang diajukan peserta lelang. Kita memang ndak sampai detail melihat persaingan usahanya,’’ katanya.

Pihaknya ingin mengetahui titik-titik yang bisa terjadi persekongkolan dalam tender. Sehingga tidak terulang kasus dugaan persengkongkolan tender di masa mendatang. ‘’Apa yang kita syaratkan supaya tender kemudian tak terjadi pengaturan atau persekongkolan.’’

Sementara itu, untuk perlindungan pengusaha lokal, Pemprov NTB telah  menerbitkan Pergub 20/2019. Dimana, ada pengaturan untuk pengusaha dari luar NTB untuk kelas menangah. Jika  mengikuti tender di NTB harus kerja sama dengan pengusaha lokal di NTB. ‘’Dalam rangka melakukan perlindungan kepada pengusaha lokal,’’ tandas Sadimin. (nas)