KPPU : Persaingan Usaha Tidak Sehat Bisa Didenda Lebih dari Rp 25 Miliar

Dari kiri ke kanan, Dendy Rakhmat Sutrisno, Guntur S. Saragih dan Gopprera Panggabean.(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Lahirnya Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law) berpeluang memberi sanksi denda yang lebih besar kepada para pengusaha yang menjalankan persaingan bisnis yang tidak sehat. Hal ini disampaikan Dendy Rakhmat Sutrisno, Kepala Kanwil IV Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Surabaya yang membawahi Jawa Timur, Bali Nusra bersama Guntur S. Saragih, Komisioner KPPU, dan Gopprera Panggabean, Direktur Investigasi KPPU dalam diskusi dengan media, di Mataram, Selasa, 20 Oktober 2020.

Dendy mengatakan, Undang-undang Cipta Kerja tidak mengatur denda maksimal kepada pengusaha yang tidak fair. Undang-undang sebelumnya mengatur denda maksimal sampai Rp25 juta. “Ini memberikan ruang untuk memberikan efek jera.  Kalau nilainya Rp1 triliun didenda hanya Rp25 miliar, tidak ada artinya dong,” katanya.

Iklan

Dari sisi sanksi ini, Undang-undang cipta kerja menurutnya bisa memberi harapan muncul denda-denda yang lebih fair. Sehingga diharapkan dapat memberi efek jera kepada para pelaku usaha yang bermain tidak sehat. Selama ini perusahaan nakal hanya didenda mentok sampai Rp25 miliar. Seperti yang diatur undang-undang. Di Tahun 2020 ini, KPPU memberanikan diri menjatuhkan sanksi denda kepada pengusaha yang melanggar satu pasal.

Dengan adanya penghapusan denda maksimal, menurutnya dapat membuat lembaga ini bisa menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran usaha yang dilakukan. “Aturan undang-undang ini tidak bermaksud merugikan usaha. Tetapi harus dipahami, persaingan usaha harus dilakukan secara sehat,” terangnya. Contoh kasus, KPPU pernah menangani kasus kartel ban. Setelah dihitung-hitung, kerugiannya mencapai Rp30 miliar. Namun karena aturan dalam undang-undangnya maksimal Rp25 miliar, denda yang dijatuhkan sebesar Rp25 miliar.

KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU bertanggungjawab kepada Presiden. Dalam kunjungan kemarin, KPPU juga bertemu dengan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah. Salah satu yang diminta adalah dibentuknya kantor perwakilan KPPU di NTB.

Meski demikian, KPPU Guntur S. Saragih mengatakan, KPPU sangat terbuka kepada seluruh masyarakat. Harapannya, jika ditemukan persaingan usaha yang tidak sehat, untuk semua jenis usaha, harapannya bisa dilaporkan. “Rahasia dan identitas yang memberikan informasi atau laporan kami jamin,” katanya. Disarankan kepada Pemprov NTB untuk membuat Satgas. Didalamnya termasuk KPPU yang nantinya akan memantau dan mengawasi jalannya usaha di Provinsi NTB. (bul)