KPPU Periksa Pokja Pemilihan ULP NTB, Pemprov Tunggu Hasil Lidik Dugaan Persekongkolan Tender Proyek Percepatan Jalan

H. Sadimin (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sedang menyelidiki (lidik) 13 laporan dugaan persekongkolan tender di NTB. Salah satunya, dugaan persekongkolan tender proyek percepatan jalan tahun jamak tahun anggaran 2017 di Pemprov NTB.

Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, Sadimin, S.T., M.T., yang dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Rabu, 21 Oktober 2020 membenarkan bahwa KPPU sedang melakukan pemeriksaan terhadap Pokja Pemilihan ULP NTB terkait dugaan persekongkolan tersebut.

Iklan

‘’Proyek percepatan jalan tahun jamak yang 2017 lagi diperiksa KPPU. Tapi hasilnya belum, masih proses,’’ kata Sadimin.

Dikatakan, semua paket proyek percepatan jalan tahun jamak pada 2017 yang dilaporkan ke KPPU. Pokja Pemilihan ULP sendiri menjadi salah satu pihak yang dilaporkan.

‘’Mudah-mudahan di sini tak ada temuan. Tapi masih dalam proses pemeriksaan, kita ndak tahu juga nanti. Yang jelas ada yang melaporkan. Makanya nanti temuannya ada vertikal dan horizontal,’’ kata Sadimin.

Untuk mencegah terjadinya persekongkolan tender, kata Sadimin, pihaknya sudah meminta saran dan masukan dari KPPU saat kunjungan kerja ke Kantor Gubernur, Selasa, 20 Oktober 2020. Supaya dalam pelaksanaan tender proyek percepatan jalan tahun jamak 2020 – 2022, dugaan persekongkolan tender tak terulang kembali.

Sebagaimana diketahui, Pemprov mengalokasikan anggaran sebesar Rp750 miliar untuk program percepatan jalan tahun jamak, mulai 2020 – 2022. Tender proyek tersebut mulai dilaksanakan tahun 2020 ini. Dimana, Pemprov telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp75 miliar untuk tahun ini. Sisanya, akan dialokasikan pada 2021 dan 2022.

Terkait dengan dugaan persekongkolan tender, kata Sadimin, dapat dilakukan antara calon rekanan untuk menentukan pemenang tender. Dan bisa dilakukan antara calon rekanan dengan Pokja dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

‘’Kemarin kita tanyakan trik-triknya apa saja untuk mendeteksi persekongkolan. Tapi apa yang disampaikan KPPU sudah kita lakukan semua,’’ katanya.

Cuma, kata Sadimin, untuk mendeteksi calon rekanan berbeda yang melakukan penawaran dengan melihat IP address yang sama, belum dilakukan selama ini. Dengan sistem lelang secara elektronik, akan kelihatan calon rekanan berbeda yang mengikuti lelang jika melakukan penawaran dari akun yang sama.

Selama ini, kata Sadimin, pihaknya belum mengecek sampai ke situ. Sehingga berpotensi ada beberapa calon rekanan yang melakukan penawaran dengan akun yang sama.

Misalnya ada tiga rekanan yang melakukan penawaran. Dari tiga rekanan tersebut, satu yang dirancang jadi calon pemenang, sementara dua rekanan sebagai pendamping. ‘’Buat penawaran dari satu tempat, kemudian dikirim diunggah dari satu tempat. Itu sudah persekongkolan,’’ terangnya.

Terkait dengan modus rekanan yang membentuk anak-anak perusahaan dengan tujuan memonopoli proyek. Sadimin mengatakan cukup sulit juga dideteksi. Karena nama perusahaannya lain, begitu juga alamat kantornya berbeda dengan perusahaan induk.

‘’Memang selama ini, kalau di sini saja, kontraktor itu mulai dari kelas besar sampai kecil-kecil dia punya semua (anak perusahaan). Rata-rata begitu. Tapi kalau tak ada indikasi di dokumen, kita tak bisa menggugurkan,’’ katanya.

Supaya tak terjadi persekongkolan tender, Sadimin meminta perusahaan atau kontraktor yang ada di NTB ikut lelang secara fair. Sehingga tidak merugikan penyedia jasa lainnya. Dan persaingan dalam tender benar-benar sehat.

Beberapa laporan dugaan persekongkolan tender dari NTB. Antara lain, laporan terkait tender Bantuan Sarana Produksi Kawasan Aneka Cabai pada Pokja ULP Kabupaten Lombok Timur tahun 2017.

Kemudian, laporan dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Sulin – Simpang Penujak di Kementerian PUPR di lingkungan Pokja ULP Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB Tahun 2016. Selanjutnya, laporan dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 terkait Paket Pengadaan Hand Sprayer Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan Tahun 2016.

Selain itu, laporan dugaan pelanggaran pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Usaha Pengangkutan dan Distribusi Minyak Tanah (Agen Minyak Tanah) di Wilayah Pemasaran Kabupaten Bima. Dan laporan dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 terkait Tender Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB tahun anggaran 2015.

Sedangkan beberapa perkara dugaan persekongkolan tender di NTB yang sudah diputus KPPU. Antara lain, putusan No. 20/KPPU-L/2015 tentang dugaan pelanggaran pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan tender pengadaan barang/jasa konstruksi di lingkungan Sarker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB Tahun Anggaran 2015.

Kemudian, putusan No.19/KPPU-L/2014 tentang dugaan pelanggaran pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 berkaitan dengan tender pekerjaan revitalisasi pembangunan Gelanggang Pemuda/Remaja Provinsi NTB tahun anggaran 2011.

Selanjutnya, putusan No.17/KPPU-L/2014 tentang pelanggaran pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 pada tender pembangunan Gedung Samakai Kabupaten Dompu tahun anggaran 2014. Dan, putusan No. 10/KPPU-L/2011 tentang tender pekerjaan peningkatan jalan di Dinas PU Pertambangan dan Energi Lombok Utara tahun anggaran 2010. (nas)