KPPU Dorong Terbangunnya Sinergi Pengusaha Besar dan Kecil

Kurnia Toha (Suara NTB/humassetdantb)

Mataram (Suara NTB) – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kurnia Toha mengatakan, akan terus mendorong pola kemitraan pelaku usaha di NTB. Apalagi KPPU memiliki perjanjian kerjasama dengan Pemprov NTB untuk mendorong industri-industri kecil dapat berkembang.

‘’Jangan sampai pelaku usaha kecil ini hanya berputar pada usaha yang  kecil saja, tapi harus terus dibantu menjadi makin berkembang,’’ ungkap Kurnia Toha saat  silaturahmi dengan Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah di ruang kerjanya, Selasa, 20 Oktober 2020.

Iklan

Mendorong industri-industri kecil dapat berkembang, itu memang salah satu tugas dari KPPU. Supaya kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil dapat bersinergi.

Apalagi di NTB, telah memiliki KEK Mandala, di mana akan banyak perusahaan besar masuk ke wilayah tersebut. Ini tentu harus berimbas ke usaha kecil, agar membawa manfaat yang besar bagi masyarakat dan juga bagi UMKM di NTB.

Selain itu, KPPU melakukan pengawasan kemitraan dan menegakkan hukum persaingan usaha.  Sudah banyak juga kasus-kasus yang ditangani di NTB.

‘’Kami memeriksa kenyataannya, apakah kemitraan ini sudah berjalan secara fair. Baik itu hak dan kewajiban antara pelaku usaha besar dan kecil. Kedudukan itu harus setara dan sejajar,’’ ujar mantan Kepala Pusat Hukum dan Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN ini.

Namun, bila terjadi kemitraan yang tidak setara, seperti pelaku perusahaan besar bertindak menentukan  sendiri tanpa musyawarah dengan mitranya,  maka itu akan diberikan peringatan.  Tapi apabila peringatan tidak diindahkan, KPPU bisa memberikan hukum kepada pelaku usaha sesuai peraturan.

“Salah satunya hukuman administratif, berupa denda berupa uang,” ungkapnya.

Sejauh ini, kondisi di NTB masih dalam tahap peringatan kepada pelaku usaha besar. Kurnia Toha mengingatkan bahwa KPPU lebih mengedepakan advokasi daripada penegakan hukum kemitraan.

Dijelaskan pula bahwa KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan amanat UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (r)