KPPP Minta Polisi Interogasi Penjual Pupuk Subsidi Rp290 Ribu per Sak

0
KPPP Kabupaten Bima melakukan pembinaan terhadap pengecer pupuk subsidi di Kantor Camat Donggo, Kamis (14/1).(Suara NTB/Uki)

Bima (Suara NTB) – Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Bima meminta Polisi untuk menginterogasi penjual pupuk subsidi yang mencapai Rp250 ribu sampai dengan Rp290 ribu persak di Desa Mbawa Kecamatan Donggo.

“Saya sudah minta aparat Reskrim Polres Bima selaku bagian dari tim KPPP untuk menginterogasi semua pengecer pupuk di Desa Mbawa,” kata Ketua KPPP Kabupaten Bima, Drs. H. Taufik Hak, M.Si.

IKLAN

Taufik mengatakan hasil dari interogasi tersebut akan menjadi dasar bagi pihaknya dalam mengambil tindakan selanjutnya. Jika memang terbukti, akan direkomendasikan ke distributor untuk mencabut izin oknum pengecer. “Saya tidak main-main dalam urusan ini, karena sudah sangat sering mengingatkan untuk tidak menjual pupuk melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET),” ujarnya.

Disamping itu, Taufik yang merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima ini, juga mengaku pihaknya juga telah memberikan pembinaan terhadap para pengecer pupuk subsidi di wilayah Kecamatan Donggo dan Soromandi, pada Kamis, 13 Januari 2022.

“Saya bersama tim KPPP turun ke Kantor Camat Donggo untuk melakukan rapat evaluasi sekaligus memberikan pembinaan kepada seluruh pengecer di Kecamatan Donggo dan Soromandi,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Sekda kembali menegaskan kepada seluruh pengecer untuk tidak melanggar ketentuan yang ada. Jika masih ada ditemukan, akan diberikan dan diambil tindakan tegas. Tidak hanya distributor dan pengecer yaoknum masyarakat yang menjual pupuk secara ilegal juga akan diproses hukum.

“Kemarin-kemarin masih sebatas ancaman, kali ini selain izin dicabut, yang bersangkutan juga akan diproses secara hukum. Baik itu pengecer resmi, maupun oknum masyarakat yang menyalahgunakan pupuk bersubsidi dengan menjual diatas HET,” jelasnya.

Berkaitan dengan distributor pupuk yang menguasai separuh wilayah di Kabupaten Bima, pemerintah juga telah mengambil sikap, dengan mengurangi wilayah kerjanya dari 9 kecamatan menjadi 4 kecamatan. “Setelah adanya pergantian produsen pupuk dari Pupuk Kaltim ke Pusri, kita sudah mengurangi wilayah kerjanya dari 9 kecamatan menjadi 4 kecamatan saja,” ujarnya.

Untuk diketahui, tertanggal 29 November 2021, Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor : 52/23/075/062/2021 tentang penyaluran pupuk. SE tersebut ditujukkan ke Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) dan Distributor Pupuk subsidi se Kabupaten Bima.

Selain mengatur penyaluran, SE tersebut juga mengatur harga pupuk subsidi sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 49 tahun 2020. HET pupuk subsidi, jenis urea Rp112.500 per sak, ZA  Rp85.000 per sak, SP Rp120.000 per sak, NPK Phonska Rp115.000 per sak dan Petroganik Rp32.000 per sak. (uki)