KPK ‘’Warning’’ Lotim dan Bima

Kepala Satgas Pencegahan Koordinasi Wilayah III KPK, Dwi Aprillia Linda A

Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan warning kepada Pemda Lombok Timur (Lotim) dan Kabupaten Bima yang belum menyerahkan aset berupa terminal ke Pemprov NTB sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. KPK mengingatkan Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/Kota supaya hati-hati jika menghibahkan kembali aset-aset yang telah diserahkan tersebut.

Kepala Satgas Pencegahan Koordinasi Wilayah III KPK, Dwi Aprillia Linda A yang dikonfirmasi Suara NTB usai rapat koordinasi penertiban aset daerah di Kantor Gubernur, Rabu, 25 November 2020 menjelaskan bahwa program penertiban aset merupakan salah satu bentuk pencegahan korupsi. Jika sudah mengamankan aset, hal itu merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi.

‘’Bagi kabupaten/kota yang masih belum menyerahkan dimohon segera menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan Pemprov,’’ katanya.

Sebelumnya, dalam rakor tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD NTB, Lalu Serijaya Kusuma mengatakan masih ada dua kabupaten yang belum menyerahkan aset di bidang perhubungan ke Pemprov NTB. Yaitu Pemda Lotim dan Bima.

Pihaknya sudah mengirim surat terkait hal tersebut, namun sampai sekarang belum ada jawaban dari Pemda Lotim. Bahkan aset berupa terminal yang berada di Lotim, sudah beralihfungsi menjadi pusat bisnis dan akan dijadikan mal.

Sedangkan Kabupaten Bima, belum ada keberanian memberikan jawaban terkait penyerahan aset terminal yang berada di sana. Karena Kepala Dinas Perhubungan masih dijabat pelaksana tugas.

Linda mengatakan, Lotim dan Bima harus menyerahkan aset berupa terminal tersebut ke Pemprov NTB karena merupakan amanat UU No. 23 Tahun 2014. Jika nanti aset tersebut akan dihibahkan lagi ke kabupaten/kota, diperbolehkan asalkan sesuai ketentuan UU yang berlaku.

‘’KPK ingin tekankan adalah walaupun ini penertiban secara administratif, tetapi perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan aset tersebut. Supaya dikemudian hari tidak dikuasai pihak ketiga, tidak diklaim oleh pihak ketiga. Sehingga nanti menjadi gugatan di pengadilan,’’ katanya.

Mengenai adanya kabupaten/kota yang belum menyerahkan aset ke provinsi. Linda meminta Pemprov NTB melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota.

‘’Termasuk nanti KPK akan memfasilitasi pertemuan bersama dengan kabupaten/kota. Kita diskusi kembali, mana yang belum ditertibkan, perlu ditertibkan, alasannya seperti apa,’’ ujarnya.

KPK memberikan deadline kepada Pemda kabupaten/kota yang belum menyerahkan asetnya ke provinsi sampai akhir November ini. ‘’Akhir November kabupaten/kota harus selesai menyerahkan. Harus jadi atensi pimpinan daerah,’’ ucapnya.

Dalam rakor tersebut, salah satu pejabat KPK bidang penindakan meminta agar Pemda hati-hati dalam proses hibah. Aset yang dihibahkan provinsi ke kabupaten/kota harus jelas peruntukannya.

Seperti aset terminal di Lotim yang sekarang beralihfungsi menjadi pusat perbelanjaan. KPK mengingatkan Pemda agar benar-benar hati-hati dalam proses hibah aset.

Karena untuk fasilitas publik dan fasilitas komersial nanti ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Apalagi ternyata kemudian ada pelanggaran terkait dengan RTRW dan RDTR.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk aset-aset yang bersifat strategis yang bernilai komersial, harus benar-benar dipastikan peruntukannya untuk apa.

Jangan sampai peruntukannya tidak jelas. Jika nanti ternyata digunakan untuk aspek komersial, kemudian ada patgulipa. Apalagi investor yang getol untuk bangun mal itu menjadi target KPK.

‘’Jangan sampai kita memberikan cek kosong, ternyata Pemda melakukan untuk bersifat komersial. Ada keuntungan di sana. Ada suap di sana, minimal pihak Pemprov akan menjadi saksi,’’ katanya.

Untuk itu, berita acara serah terima hibah aset dan peruntukannya harus jelas. Ketika nanti dipertanyakan apabila terjadi apa-apa terkait itu, pembelaannya sudah siap atau dasarnya sudah kuat.

Asisten III Setda NTB, Dr. H. Lalu Syafii, M.M., mengatakan, proses penyerahan aset dari kabupaten/kota ke provinsi sesuai UU No. 23 Tahun 2014 memang tidak sederhana. Perlu koordinasi lintas sektoral. Pemda perlu ada koordinasi dengan Pimpinan DPRD.

‘’Tapi dengan atensi KPK, semua kita bersepakat untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan aset ini sehingga bisa clear,’’ ujarnya.

Syafii menjelaskan, penyerahan aset ini bermula dari perpindahan kewenangan, dari kabupaten/kota ke provinsi. Sehingga aset ddaerah perlu dilakukan penataan.

‘’Itu menjadi perhatian bersama. Semuanya akan kita selesaikan bersama-sama dengan kabupaten/kota,’’ katanya.

Ia mengatakan bahwa memang ada permintaan dari kabupaten/kota terhadap aset-aset provinsi. Namun hal itu  tidak mudah diserahkan. “Kita pertimbangkan dulu. Jangan sampai aset itu berubah fungsi. Seperti di Lombok Timur. Dulu alasannya untuk membuat terminal, setelah itu akan dijadikan mal. Itu juga menjadi pelajaran baik kita ingatkan kabupaten/kota supaya fungsi aset betul-betul bisa dikawal,” tandasnya. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here