KPK Tagih Penyelesaian Aset Bermasalah di Mataram

Pusat perbelanjaan di Kelurahan Pejanggik merupakan salah satu aset bermasalahan yang belum jelas status kepemilikannya. KPK meminta Pemkab Lobar dan Pemkot Mataram menyelesaikan permasalahan tersebut. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengevaluasi serta menagih komitmen penyelesaian sejumlah aset bermasalah di Mataram. Status kepemilikan menjadi benang kusut belum bisa terselesaikan.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri membenarkan bahwa Komisi Antirasuah menanyakan sejauh mana progres penyelesaian beberapa aset serta titik permasalahan krusial dihadapi. Satu persatu disampaikan bahwa permasalahan satu aset dengan aset lain itu berbeda – beda persoalannya. Contohnya, pusat perbelanjaan di Kelurahan Pejanggik yakni hak pengelolaan lahan masih di Pemerintah Kabuaten Lombok Barat. Kemudian, lapangan Selagalas diklaim menjadi aset milik Pemkab Lobar, Pemprov NTB dan Pemkot Mataram. Demikian halnya Lapangan Malomba diakui sebagai aset milik Pemprov NTB, Pemkab Lobar, Pemkot Mataram dan TNI AL. “Kami jelaskan bahwa permasalahan aset itu berbeda – beda,” kata Alwan dikonfirmasi, Selasa, 19 Januari 2021.

Iklan

Persoalan ini akan dicarikan solusi atau dipecahkan oleh KPK. Alwan menambahkan, pendampingan penyelesaian aset oleh oleh Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan tinggi dianggap sudah selesai. Tapi yang lain dikaji kembali dan KPK akan memfasilitasi kembali. “Kemungkinan KPK akan datang lagi untuk mendampingi,” tandasnya.

KPK memberikan masukan agar penyelesaian dilakukan dengan cara duduk bersama. Pandangan berbeda disampaikan Alwan, bahwa tidak bisa hanya duduk bersama tanpa difasilitasi oleh lembaga negara yang lebih tinggi. Sejauh ini, Kejati maupun Kejari sudah maksimal membantu, tetapi masih saja ada yang belum tuntas. “Kita butuh power yang lebih besar untuk mendampingi menyelesaikan hal ini,” ucapnya.

Berlarut-larutnya penyelesaian aset akan berpengaruh terhadap pencatatan di neraca aset. Oleh karena itu, perlu diperjelas status kepemilikan karena lokasinya berada di Mataram tetapi diklaim sebagai milik Pemkab Lobar. Padahal, pimpinan terdahulu sudah melakukan MoU dan pelepasan hak terhadap aset tersebut. Selain itu, pemeliharaan tidak bisa dilakukan karena belum jelas statusnya. “Kalau kita anggarkan biaya pemeliharaan akan salah karena aset itu belum jelas kepemilikannya,” demikian kata dia. (cem)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional