KPK Periksa Pejabat Imigrasi Mataram

Rahmat Gunawan dan Deny Crisdian, dua pejabat Imigrasi yang diperiksa KPK di Polda NTB Senin, 17 Juni 2019.  (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Sedikitnya lima orang dari Kantor Imigrasi Kelas I Mataram  dipanggil dan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, 17 Juni 2019. Pemeriksaan berlangsung di aula Ditreskrimsus Polda NTB sejak pagi hingga berita ini ditulis sore kemarin.

Lima orang yang dipanggil itu posisinya staf sampai pejabat. Di antaranya Kasubsi Pengawasan dan Penindakan di Bagian Wasdakim,  salah satunya ajudan Kurniadie, yang dijadikan tersangka oleh KPK.

Iklan

“Yang dipanggil hari ini lima orang.  Ayyub,  Sidjabat,  Guna,  Syahril dan terakhir  Denny,” kata Plh. Kantor Imigrasi Mataram, Armand Armada Yoga Surya,SH, Senin, 17 Juni 2019 siang.

Hanya saja, Armand tidak bisa merinci lebih detail nama lengkap dan jabatan para saksi tersebut. Alasannya, baru hitungan hari menjabat sebagai pelaksana harian, menggantikan pejabat pelaksana harian sebelumnya.

“Tapi yang saya tahu jabatannya ada yang Kasubsi Pengawasan dan Penindakan di Bagian Wasdakim, kemudian kalau yang satunya lagi ajudan Kakanim,” ujarnya.

Diperkirakannya, masih ada saksi lain dari kantornya yang akan dipanggil dan diperiksa KPK.  “Besok rencananya masih ada. Tapi saya kurang paham. Saya pejabat baru, masih belum kenal semua,” ujar Plh yang ditunjuk Kanwil Kemenkum HAM NTB ini.

Meski baru, ia akan tetap kooperatif membuka ruang bagi penyidik KPK untuk memanggil jajarannya.

Dua pejabat lainnya yang diperiksa hingga sore kemarin adalah Denny Crisdian,  menjabat Kasubsi Tata Usaha Kantor Imigrasi Mataram dan Rahmat Gunawan selaku Kasi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian.  Keduanya datang Pukul 17.20 Wita, kemudian masuk ruang pemeriksaan. Namun sekitar satu jam kemudian keduanya keluar ruangan.

Dicegat wartawan Rahmat Gunawan mengaku belum dimintai keterangan apapun. Menurut rencana, ia akan diperiksa besok (hari ini, red). “Belum diperiksa apa apa. Tadi masuk sebentar, besok lagi saya dipanggil, ” ujarnya singkat.

Sementara pemeriksaan kemarin berlangsung di aula Ditreskrimsus Polda NTB. Para saksi satu per satu masuk ke aula untuk diperiksa penyidik KPK yang diperkirakan berjumlah enam orang.

Salah satu di antaranya staf Imigrasi masuk ke ruangan pemeriksaan menyerahkan tiga buku tamu. Buku berisi daftar tamu yang keluar masuk kantor Imigrasi itu dijadikan bukti tambahan oleh KPK, namun tidak disita.   “Saya diminta bawa buku tamu ini, terus tunjukkan ke penyidik KPK. tapi ndak diambil, langsung dikembalikan lagi,” kata  staf yang dikawal seorang security Imigrasi.

Terpisah Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB,  AKBP Syarif Hidayat, SIK., MH membenarkan kehadiran penyidik KPK di Polda NTB. Namun pihaknya hanya meminjamkan tempat setelah ada surat resmi permintaan dari KPK. “Kita tidak ada backup personel. Hanya dipinjamkan tempat saja,” ujarnya.

Sementara Kuasa Hukum Kurniadie, Imam Sofyan, SH., menyebutkan, Kurniadie baru menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka Senin (27/5) lalu. Imam mengatakan, penyidik KPK nantinya akan menyampaikan panggilan.

Saat ini KPK masih menyelesaikan pemeriksaan saksi-saksi. Imam mengaku tidak bisa menjelaskan mengenai pokok perkara yang menjerat kliennya. Dalam hal yang diduga sebagai penerima duit sebanyak Rp1,2 miliar dari pengelola Wyndham Sundancer Resort Lombok. “Tidak bisa kita jelaskan karena sudah masuk materi penyidikan,” pungkas Imam.

Sementara Juru Bicara KPK Febri Diansyah sebelumnya dalam keterangan tertulisnya menyatakan, tersangka Kurniadie disangka menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara penyalahgunaan izin tinggal di Lingkungan Kantor Imigrasi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019.

Kurniadie disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus tersebut, KPK juga menetapkan Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Yusriansyah Fajrin sebagai tersangka penerima gratifikasi.

Kemudian Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia pengelola Wyndham Sundancer Resort Lombok Liliana sebagai tersangka pemberi gratifikasi.

Liliana disangka melanggar melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No30/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Liliana diduga memberi suap sebesar Rp1,2 miliar kepada Yusri dan Kurniadie untuk menghentikan kasus penyalahgunaan izin tinggal dua WNA yang bekerja di Sundancer Resort, Sekotong, Lombok Barat.

Awalnya, Liliana hendak memberi Rp300 juta untuk menyelamatkan WNA asal Australia Bower Geoffery William (60) dan WNA asal Singapura Manikam Katherasan (48). Namun karena kasus sudah baik penyidikan, maka ongkos penghentian kasus naik menjadi Rp1,2 miliar.  (ars/why)