KPK Dorong Pemkot Optimalkan Pendapatan Daerah

Koordinator Pengawasan dan Supervisi Wilayah NTB Komisi Pemberantasan Korupsi, Ardiansyah Putra didampingi Inspektur Inspektorat Lalu Alwan Basri memberikan keterangan kepada media, Jumat (23/4). KPK mendorong Pemkot Mataram mengoptimalisasikan pendapatan daerah dari pajak hotel dan restoran. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemkot Mataram mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak hotel, restoran dan sumber lainnya. Optimalisasi dapat dilakukan dengan menggandeng bank daerah.

Koordinator Pengawasan dan Supervisi Wilayah NTB Komisi Pemberantasan Korupsi, Ardiansyah Putra menyampaikan, tujuh aspek indikator keberhasilan program pencegahan korupsi. Di antaranya, manajemen aset serta tata kelola dana desa, pengadaan barang dan jasa, perizinan, optimalisasi pendapatan daerah dan lain sebagainya.

Iklan

Meskipun pengelolaan dana desa tidak ada di Mataram, tetapi indikator capaian pengelolaan keuangan mencapai 92 persen. Persentase ini cukup tinggi antara kabupaten/kota di NTB baru mencapai 76 persen dan rata – rata nasional baru 64 persen. “Kota Mataram cukup tinggi mencapai 90 persen,” kata Ardiansyah usai rapat koordinasi dengan Walikota Mataram di Ruang Kenari Kantor Walikota Mataram, Jumat, 23 April 2021.

Pemerintah daerah dengan progres keuangan cukup baik biasanya memperoleh dana insentif daerah. Pemberian DID kata Ardiansyah, memiliki indikator. Indikator itu akan diusulkan ke Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan akan melihat dua varibael capaian dari tahun sebelumnya.

KPK melihat dari sisi optimalisasi pendapatan daerah di Kota Mataram perlu ditingkatkan. Karena itu, pihaknya mendorong potensi pendapatan dari pajak hotel, restoran dan sumber lainnya ditingkatkan kembali. Kerjasama dengan bank daerah dimaksudkan agar pajak terserap optimal. “Aset juga diharapkan prasarana umum dibangun developer diserahkan ke pemda. Karena itu haknya pemda untuk dimanfaatkan oleh masyarakat,” tambahnya.

Khusus pengadaan barang dan jasa terkendala jumlah jabatan fungsional di daerah. Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menambahkan bahwa Pemkot Mataram memiliki komitmen meningkatkan pencegahan korupsi. Nilai NCP 90 persen akan ditingkatkan dan tidak stagnan di 90 persen. “Komitmen ini akan kita tingkatkan terus. Itu sudah jadi komitmen Pak Wali dan Pak Wakil,” kata Alwan.

Optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak yang menjadi atensi Komisi Antirasuah akan diprioritaskan. Sumber belum tercatat akan dicari dan memaksimalkan sumber telah ada, terutama pajak hotel dan restaurant. Progres capaian ini akan ditindaklanjuti dalam dua atau tiga bulan kedepan oleh KPK. (cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional