KPK Diminta Tuntaskan Dugaan Gratifikasi Oknum Kepala Daerah Sebelum Pilkada

Mataram (Suara NTB) – Wacana KPK akan kembali membuka kasus dugaan gratifikasi mobil dan motor gede ke salah satu oknum kepala daerah di NTB kini kembali menjadi sorotan. Kasus dugaan gratifikasi tersebut, sangat rentan dijadikan komoditas politik menjelang suksesi kekuasaan pada Pilkada NTB 2018.

Untuk itu, muncul desakan pada KPK untuk segera melakukan penindakan terhadap dugaan yang melibatkan oknum salah satu kepala daerah di NTB itu. Sebab jika tidak ada upaya tindakan tegas, dan hanya menjadi bola liar, dikhawatirkan dimanfaatkan sebagai alat politik oleh pihak tertentu untuk menjegal bakal calon kontestan di Pilkada NTB, yang berasal dari unsur kepala daerah.

Iklan

Demikian disampaikan oleh politisi dari DPD PDIP NTB, Raden Nuna Abriadi, SH, pada Suara NTB, Kamis, 9 Maret 2017 kemarin.

Anggota Komisi I DPRD NTB yang membidangi urusan politik dan hukum itu, memandang perlu untuk menyampaikan hal tersebut. Mengingat, jika tidak ada keseriusan dari KPK untuk segera menyelesaikannya, maka isu itu hanya akan membuat kegaduhan di tengah situasi politik jelang Pilkada NTB.

“Untuk itu, PDIP, berharap pada KPK agar segera melakukan langkah penindakannya. Biar tidak jadi bola liar. Karena kalau berhenti hanya sampai sekedar isu saja, itu sangat merugikan masyarakat NTB dan akan menyandera pihak tertentu,” ujarnya.

Ketua Fraksi PDIP di DPRD NTB itu, bahkan memberikan penekanan, agar KPK dapat menyelesaikan dugaan kasus gratifikasi pada oknum kepala darah itu, sebelum tahapan Pilkada NTB dimulai. Dengan demikian, isu-isu hukum tersebut tidak mengganggu pelaksanaan Pilkada.

“Sebagai wakil rakyat yang membidangi komisi hukum, politik dan keamanan, melihat penting untuk segera ditindak lanjuti penanganan dugaan kasus gratifikasi itu. Jadi pada saat pelaksanaan Pilkada sudah bersih dari isu-isu hukum,” katanya.

Pertimbangan menyangkut integritas calon kepala daerah menjadi penting bagi masyarakat NTB. Hal ini juga menjadi referensi pemilih dalam menentukan pilihannya.

“Kita inginkan supaya tuntas sebelum Pilkada. Sehingga mereka yang terindikasi ada kepastian hukum, sehingga itu juga menjadi penilaian masyarakat pada oknum yang dimaksud. Jadi ini bisa jadi bahan untuk menentukan pilihan,” ucapnya.

Nuna menambahkan, partainya sangat mendukung masyarakat NTB untuk memilih pemimpin yang bersih, yang tidak tersangkut masalah hukum dan tidak memiliki masa lalu yang buruk. Maka dari itu, partainya akan mengawal rencana KPK tersebut sampai tuntas.

Selain itu, Nuna juga meminta KPK segera menyelesaikan kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di NTB. Karena ia melihat, banyak sekali dugaan-dugaan korupsi yang terjadi di daerah ini, namun belum mendapatkan prioritas. Maka dari itu, momentum kunjungan Ketua KPK ke NTB beberapa hari lalu itu, harus diikuti dengan langkah penindakan pada kasus-kasus besar yang ada di NTB.

“Ya disamping yang itu (kasus dugaan gratifikasi) yang lain juga, KPK harus menyelesaikan beberapa persoalan bersar yang di NTB. Rakyat berharap itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketu KPK, Agus Rahardjo dalam kesempatanya berkunjung ke redaksi Suara NTB, Selasa kemarin menegaskan pada Suara NTB, akan membuka kembali kasus dugaan gratifikasi pada oknum kepala daerah, yang sempat jadi sorotan masyarakat NTB. Selain itu, Agus Rahardjo juga memberikan perhatian serius pada banyaknya obral penghentian penyedikan (SP3) kasus-kasus korupsi di NTB. (ndi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here