KPK Cek Lapangan Aset Bermasalah di Gili Trawangan

H. Ruslan Abdul Gani (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB segera melayangkan somasi kedua ke PT. Gili Trawangan Indah (GTI) yang menjadi mitra Pemda dalam pemanfaatan aset daerah di Gili Trawangan. Selain itu, gubernur juga akan segera menyerahkan Surat Kuasa Khusus (SKK) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB untuk percepatan penyelesaian aset bermasalah di Lombok Utara tersebut.

‘’Somasi kedua itu suratnya kita buat. Insya Allah mungkin Senin, dalam beberapa hari ini. Kita sudah susun, kemarin ada koreksi dari pimpinan,’’ kata Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H., dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 29 Oktober 2020.

Iklan

Dalam somasi kedua, Pemprov akan memberikan penegasan ke PT. GTI. Dalam somasi pertama, kata Ruslan, GTI tak mengindahkan apa yang disampaikan Pemprov NTB. Dalam jawabannya, mereka tak memberikan solusi atau alternatif terkait dengan persoalan aset seluas 65 hektare di Gili Trawangan.

‘’Kalau ternyata somasi kedua tak diindahkan lagi, tak memberikan solusi atau alternatif apa dalam penyelesaiannya. Maka kita layangkan somasi ketiga. Kalau somasi ketiga tidak diindahkan, maka sudah pasti (peninjauan izin),’’ katanya.

Selain menempuh upaya hukum dalam bentuk somasi, Ruslan juga mengatakan Pemprov sedang menyiapkan SKK ke Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). Ruslan mengaku telah diperintahkan Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si usai rapat secara virtual dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas tentang progres penanganan aset Gili Trawangan.

‘’Saya juga kemarin diperintah oleh Pak Sekda untuk membuat SKK. Sedang saya siapkan. SKK dari gubernur ke Kejaksaan. Pokoknya dalam waktu dekat ini diserahkan ke Kejaksaan,’’ imbuhnya.

Persoalan aset Gili Trawangan ini diakuinya memang sangat mendapatkan atensi dari KPK. Bahkan, rencananya KPK akan mengecek langsung ke lapangan pada 27 November mendatang. ‘’Rencananya memang KPK akan turun ke lapangan. Dia akan meninjau lokasi, dan kita akan menggelar pertemuan,’’ tandasnya.

Berdasarkan hasil kajian KPK, potensi kehilangan pendapatan Pemprov atas pemanfaatan aset tersebut sekitar Rp24 miliar setahun. Aset tanah milik Pemprov yang berada di Gili Trawangan  dikerjasamakan dengan PT. GTI  sesuai  perjanjian kontrak produksi Nomor 1 Tahun 1995 dengan jangka waktu kerjasama selama 70 tahun. Nilai royalti yang diperoleh Pemprov per tahun dari kontrak panjang ini hanya sebesar Rp 22,5 juta.

Total luas lahan milik Pemprov di Gili Trawangan seluas 75 hektar. Seluas 65 hektare diserahkan ke PT.GTI dalam bentuk kerja sama pemanfaatan aset  dan 10 hektar diserahkan ke masyarakat secara legal.  Namun, dari 65 hektar lahan yang diserahkan ke PT. GTI, sampai saat ini belum ada pembangunan dilakukan di lapangan sesuai kontrak kerja sama. (nas)