KPK akan Supervisi Kasus BPR NTB

Koordinator PJKAKI KPK, Nanang Farid Syam (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatensi kasus dugaan korupsi pada proses merger PD. BPR NTB menjadi PT. Bank BPR NTB.  Setelah menerima hasil perekaman persidangan, akan dilakukan proses supervisi.

‘’Setelah masuk (hasil rekaman), akan dilakukan supervisi,” kata Koordinator Pembinaan Jaringan Kerjasama Antara Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Nanang Farid Syam, menjawab Suara NTB, Kamis, 11 Oktober 2018.

Iklan

Supervisi dilakukan untuk menilai sejauh mana urgensi kasus (hasil persidangan) tersebut dapat ditindaklanjuti  ke tahap penyelidikan. Kajian soal kerugian negara sampai peran pejabat negara dalam pusaran kasus itu.

Supervisi, lanjut  Nanang Syam, selain  untuk melihat kemungkinan ditindaklanjuti KPK. Juga terbuka peluang diterbitkannya rekomendasi bagi penegak hukum yang mengawali penanganan kasus, dalam hal ini Kejati NTB.  Namun proses itu ditegaskannya, harus melalui proses supervisi.

Bisa jadi akan ditindaklanjuti sesuai harapan tim kuasa hukum terdakwa lantaran tak yakin dengan kinerja Kejaksaan.  Namun Nanang Syam enggan menanggapi lebih jauh, karena sidang masih harus menunggu putusan. ‘’Bisa jadi tindaklanjuti (KPK). Tapi kita  tunggu putusannya dulu,’’ jawabnya.

KPK hingga saat ini masih memasang alatnya di Pengadilan Tipikor Mataram. Lengkap dengan perangkat  CCTV, recorder, server.  Setiap selesai persidangan, tim perekam dari Fakultas Hukum Unram, langsung mengirim ke KPK.

‘’Rekaman persidangan BPR sudah ada di tangan KPK. Jadi setiap selesai sidang kita kirim ke KPK,’’ kata Koordinator  Tim Pemantauan Persidangan KPK, Joko Dumadi, SH.,MH.

Sebelumnya menjadi alasan pemantauan persidangan, karena kasus ini menjadi perhatian publik. Media banyak menyoroti, termasuk peran sejumlah pihak yang disebut sebut sejak penyidikan di Kejati NTB.

Setiap usai merekam persidangan, pihaknya  tetap memberikan catatan khusus soal kasus tersebut dan hubungannya dengan fakta menarik di persidangan. Dimana, catatan tersebut berisi tentang fakta fakta  di persidangan yang perlu mendapat perhatian KPK.

‘’Artinya itu sudah menjadi catatan kami kepada KPK setiap pengiriman persidangan, tentang adanya calon potensial tersangka,’’ jelasnya. (ars)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional