KPK akan Monev Khusus Aset Gili Trawangan

Ilustrasi kawasan Gili Trawangan. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Penyelesaian masalah aset Pemprov NTB di Gili Trawangan masih jalan di tempat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana akan melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) secara khusus untuk melihat progres penanganan yang dilakukan Pemprov NTB pada pekan depan.

Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 22 Oktober 2020 siang kemarin hanya menjawab singkat. Bahwa saat ini persoalan aset daerah yang ditelantarkan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) tersebut sedang dibahas. ‘’Lagi kita mau rapatkan sekarang,’’ kata Sekda.

Iklan

Dikonfirmasi terpisah, Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, S.H., M. Si., mengatakan bahwa pada 26 – 27 Oktober mendatang, KPK akan melakukan monev, salah satunya membahas masalah progres penanganan aset Gili Trawangan. KPK akan melakukan Monev secara daring dengan Pemprov NTB untuk membahas progres penanganan yang telah dilakukan.

“Tanggal 26 dan 27 mereka rapat dengan kita kaitannya khusus aset Gili Trawangan. Tahapan-tahapan untuk menyelesaikan ini yang dilihat progresnya oleh KPK,” kata Ibnu.

Ia menjelaskan,  dalam tujuh rencana aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah)  KPK di NTB, salah satunya soal penertiban aset. Pemprov NTB dalam melaksanakan tujuh rencana aksi itu terus dipantau oleh KPK.

“Progres penyelesaian aset-aset bermasalah di lingkungan Pemprov NTB ini per periode dipantau dan diminta update-nya oleh KPK. KPK akan memfasilitasi, membantu dan mendorong penyelesaiannya,” kata Ibnu.

Mantan Kepala Satpol PP NTB ini mengatakan Pemprov bersama pihak-pihak terkait sudah melakukan beberapa langkah kaitan dengan penyelesaian aset Gili Trawangan. Misalnya, ada kajian dari Bidang Datun Kejaksaan Tinggi NTB. Kemudian, menggelar  rapat dengan para pihak terkait.

“Sudah cukup panjang perjalanannya dalam menyelesaikan ini. Tetapi juga kita mempertimbangkan kondisi investasi di daerah. Makanya kita lihat saja progresnya diberikan oleh BPKAD sebagai koordinator pengamanan aset,” tandas Mantan Penjabat Bupati Lombok Tengah ini.

Sebelumnya, Pemprov NTB mengatakan tidak puas dengan jawaban PT. Gili Trawangan Indah (GTI) atas somasi yang dilayangkan kepada investor tersebut. Sehingga, Pemprov berencana kembali menggelar rapat untuk menentukan langkah selanjutnya mengenai nasib kerja sama pemanfaatan aset seluas 65 hektar di Gili Trawangan.

“Kita lagi mau rapatkan, semula kemarin kita rapatkan kembali. Tetapi ada kegiatan, insya Allah ,” kata Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H., belum lama ini.

Ruslan mengatakan somasi yang dilayangkan Pemprov NTB sudah dijawab oleh PT. GTI. Tetapi jawaban investor tersebut dinilai masih sangat normatif, seperti apa yang dijawab sebelum-sebelumnya.

Dalam somasi pertama yang telah dilayangkan, Pemprov meminta PT. GTI segera melakukan aktivitas sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani puluhan tahun silam. Dengan membangun sejumlah fasilitas dan sarana akomodasi pariwisata. Namun, hingga saat ini, belum ada aktivitas PT. GTI di lapangan.

Sementara di sisi yang lain, masyarakat sudah banyak yang menguasai lahan tersebut untuk tempat usaha seperti bungalow, restoran dan villa. Dalam jawabannya, Pemprov diminta mengosongkan lahan yang dikuasai masyarakat tersebut terlebih dahulu, baru kemudian mereka melakukan pembangunan.

Diketahui, total luas lahan milik Pemprov di Gili Trawangan seluas 75 hektar. Seluas 65 hektar diserahkan ke PT.GTI dan 10 hektar diserahkan ke masyarakat secara legal.  Namun, dari 65 hektar lahan yang diserahkan ke PT. GTI, sekarang 80 persennya dikuasai oleh masyarakat secara ilegal.

Aset tanah milik Pemprov yang berada di Gili Trawangan  dikerjasamakan dengan PT. GTI  sesuai  perjanjian kontrak produksi Nomor 1 Tahun 1995 dengan jangka waktu kerjasama selama 70 tahun. Nilai royalti yang diperoleh Pemprov per tahun dari kontrak panjang ini hanya sebesar Rp 22,5 juta.

Kerjasama pemanfaatan aset tersebut juga mendapatkan atensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya berdasarkan hasil kajian KPK, potensi kehilangan pendapatan Pemprov atas pemanfaatan aset tersebut sekitar Rp24 miliar setahun. (nas)