Kotak Pengaduan ASN di Pemkot Mataram Belum Efektif

Mataram (suarantb.com) – Kotak pengaduan ASN Kota Mataram yang disediakan beberapa bulan lalu hingga saat ini masih belum efektif. Fasilitas yang disediakan khusus bagi ASN untuk menyampaikan aspirasi kepada Pemkot Mataram saat ini masih belum banyak dimanfaatkan.

Hingga dua bulan berjalan, pengaduan yang masuk ke kotak pengaduan masih dapat dihitung jari. Padahal kotak pengaduan bertujuan memantau setiap SKPD dan menampung aspirasi ASN tanpa terkecuali, demi meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan.

Iklan

Sekda Kota Mataram, H. Effendi Eko Saswito mengatakan, kendati saat sosialisasi telah diyakinkan bahwa tiap laporan yang masuk ke kotak pengaduan akan dijamin kerahasiaannya serta segera ditindaklanjuti, namun tetap saja hal tersebut tidak meningkatkan laporan ASN yang masuk. Oleh karena itu, Eko mengira tidak ada permasalahan dalam sistem pemerintahan Kota Mataram.

“Artinya memang tidak banyak persoalan, kan begitu,” ujarnya, Kamis, 15 Desember 2016.
Menurutnya, ada dua kemungkinan penyebab minimnya pemanfaatan kotak pengaduan tersebut, yaitu karena di tiap-tiap SKPD tidak terdapat permasalahan, atau ASN masih takut melakukan pengaduan.

“Sudah kita bilang tidak ada sanksi, dan itu sangat rahasia. Bahkan bisa kita berikan reward kepada yang bersangkutan kalau memang yang disampaikan itu benar,” ujar Eko.

Untuk itu, ASN perlu didorong untuk memaksimalkan pemanfaatan kotak pengaduan tersebut. Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, Parhan mengatakan, DPRD Kota Mataram sangat mengapresiasi adanya program kotak pengaduan ASN. Kotak pengaduan dinilai dapat meningkatkan transparansi pemerintahan Kota Mataram. Oleh karena itu, ASN harus berani menyampaikan aspirasinya.

“ASN harus berani mengungkap kebenaran, demi perbaikan eksekutif Kota Mataram ini, demi perbaikan ASN itu sendiri,” ujar Parhan.

Parhan mengharapkan ASN tidak merasa khawatir akan laporan yang ia sampaikan. Menurutnya, kekhawatiran akan dikucilkan dari lingkungan kerja, dampak pada mutasi, dan sebagainya, adalah pemikiran yang dapat menghambat keterbukaan dalam instansi pemerintahan. Pemerintah sendiri tidak akan tahu permasalahan di masing-masing SKPD tanpa adanya personil terkait yang mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut kepada Pemkot Mataram. (rdi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here