Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Tergantung Absensi

0
17
Baiq Nelly Kusumawati. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram telah merampungkan mekanisme pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP). Tolak ukurnya masih mengacu dari tingkat kehadiran atau absensi. Keterbatasan anggaran dinilai jadi pemicu.

Pembahasan TPP dilakukan secara tertutup oleh Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito didamping Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), H. M. Syakirin Hukmi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Baiq Nelly Kusumawati, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal), Drs. Lalu Syamsul Adnan, Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada BKPSDM, H. Ahmad Mujahiddin.

Nelly menjelaskan, penerapan tambahan penghasilan pegawai tetap merujuk pada surat keputusan sebelumnya yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selama enam bulan tolok ukur prestasi kerja masih dinilai berdasarkan tingkat kehadiran. Karena, perhitungannya sama dengan sistem tunjangan kinerja daerah (TKD).

Hal ini akan berbeda jika TPP benar-benar diterapkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan. Sistem poin digunakan untuk mengukur kinerja pegawai. “Kalau sekarang ini TPP rasa TKD dulu,” jawab Nelly dikonfirmasi, Jumat, 14 Februari 2020.

Seperti disampaikan sebelumnya, TPP belum maksimal diterapkan karena terkendala ketersediaan anggaran daerah. Anggaran yang teralokasikan di APBD 2020 Rp52 miliar. Sementara, kebutuhan anggaran TPP mencapai Rp250 miliar – Rp300 miliar.

Dengan kondisi keuangan di atas, enam bulan kedepan pembayaran TPP nilainya sama dengan TKD. “Uang yang tersedia sekarang cuman Rp52 miliar. Kebutuhan kita Rp250 miliar – Rp300 miliar,” sebutnya.

Penerapan secara maksimal TPP memiliki konsekuensi terhadap penghapusan honor tim. Kecuali, honor yang diamanatkan dalam undang-undang. Seperti, honor tim evaluasi kinerja (sebelumnya, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan). Sementara, honor yang berkaitan dengan kewenangan instansi teknis ditiadakan.

  26 Pejabat Eselon II Pemkot Mataram Ikuti “Assessment”

Nelly mengharapkan di APBD perubahan bisa dialokasikan kembali kebutuhan anggaran TPP, sehingga penerapannya bisa 100 persen. “Mudah-mudahan di anggaran perubahan bisa dialokasikan lagi,” demikian kata dia. (cem)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 2 =