Ditagih Jaksa, Penunggak Pajak Akhirnya Sanggup Membayar

Ilustrasi Tagihan Pajak (PxHere)

Mataram (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram terus melakukan pendekatan secara persuasif dengan wajib pajak yang menunggak. Pengelola parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram dan Hotel GL akhirnya sanggup mencicil tunggakan pajak sesuai kesepakatan.

Kajari Mataram, Drs. Yusuf, SH., melalui Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), I Putu Agus Ary Artha menjelaskan, pihaknya diberikan surat kuasa khusus (SKK) oleh Pemkot Mataram untuk menagih wajib pajak. Pihaknya berusaha melakukan pendekatan secara persuasif kepada pengelola parkir RSUD Mataram dan Hotel GL di Jalan Pejanggik, Kelurahan Pagesangan Timur.

Hasilnya manajemen Hotel GL mencicil di tahap pertama sekitar Rp454 juta. Dan, di awal bulan Maret D’Parking mulai mencicil Rp60 juta per bulan sampai masa kontrak berakhir di tahun 2021 mendatang. “Mereka sudah sanggup menyicil,” kata Ary dikonfirmasi, Rabu, 12 Februari 2020.

Baca juga:  Nunggak Pajak, Papan Reklame Dibongkar

Hotel GL dan pengelola parkir rumah sakit plat merah tersebut, diketahui memiliki tunggakan pajak masing – masing sekitar Rp1,2 juta dan Rp 400 juta lebih. Ary mengatakan, manajemen hotel segera membayar tahap kedua. Dan, diharapkan segera melunasi tunggakan pajak.

Kesanggupan menyicil tidak terlepas dari kondisi perekonomian pengusaha pascagempa 2018 lalu. Kejaksaan berusaha melakukan pendekatan persuasif agar menguntungkan pemerintah dan pengusaha mempertahankan karyawannya. “Buktinya mereka kooperatif dan mulai membayar sejak Januari,” sebutnya.

Sikap kooperatif pengusaha ini diapresiasi. Diharapkan, mereka tetap kooperatif dan tidak kabur yang berpotensi terhadap penggelapan pajak. “Kalau sampai segitu (kabur,red) bisa disebut penggelapan pajak,” ujarnya.

Baca juga:  HPI Protes Kanwil Pajak Nusa Tenggara

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi sebelumnya menyampaikan, pengusaha ada iktikad baik mau membayar tunggakan pajak mereka ke pemerintah. Pemkot memberikan kesempatan mencicil. Dan, Kejaksaan selaku penerima surat kuasa khusus dari pemerintah telah menindaklanjuti untuk menagih.

Pembayaran tunggakan pajak juga dilakukan oleh pengelola parkir rumah sakit plat merah tersebut. Hasil koordinasi dengan Kejaksaan juga sama. Syakirin mengaku, pembayaran tunggakan pajak itu setelah Kejaksaan memanggil para wajib pajak. Dan, itu ditindaklanjuti dengan mencicil sisa tunggakan.

BKD melihat standar operasional prosedur (SOP) dari penagihan. Namun, kepala daerah memerintahkan agar penagihan pajak dilakukan dengan cara santai atau pendekatan persuasif. Jika pendekatan persuasif tidak membuat WP membayar pajak, maka arahnya akan dilakukan penindakan sebagai bentuk efek jera.

Baca juga:  Lagi, Tunggakan Pajak Hotel Restoran Tertagih Rp341,9 Juta

“Pimpinan memerintahkan kita dengan cara soft. Kalau sudah tidak bisa arahnya ke penindakan,” tegasnya. Para wajib pajak yang belum melunasi tunggakan dipastikan tetap kena denda administrasi 2 persen. Denda ini dihitung dari sisa tunggakan yang belum disetorkan ke kas daerah.

Hotel GL membayar tunggakan Rp400 juta. Artinya, sisa tunggakan pajak hotelnya sekira Rp900 juta. Tunggakan ini semakin membengkak dihitung dengan 2 persen setiap bulannya. “Berapa sisa tunggakannya ditambah denda 2 persen dari sisa tunggakan tiap bulan. Maka semakin bertambah tunggakannya,”demikian kata Syakirin. (cem)