Nasib 51 Pegawai K2 di Mataram Belum Jelas

Ilustrasi Pegawai Honorer (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Hampir setahun, 51 pegawai kategori dua (K2) yang mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) awal tahun 2019 lalu, belum jelas nasib. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) belum mengeluarkan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. Alokasi anggaran Rp1,2 miliar untuk gaji terancam dialihkan.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono menjelaskan, hasil seleksi pegawai negeri sipil khusus pegawai kategori dua (K2) di tahun 2019 lalu, belum ada kejelasan dari pemerintah pusat. Dari 72 peserta dinyatakan memenuhi syarat hanya 51 orang memenuhi nilai ambang batas.

Baca juga:  Penghapusan Honorer, Pemkab Sumbawa Tunggu Surat Resmi

“Sebenarnya 52 orang. Tapi satu pegawai beralih sebagai pegawai provinsi,” kata Yoyok, sapaan akrabnya dikonfirmasi, Selasa, 21 Januari 2020.

Ketidakjelasan status 51 pegawai K2 tersebut disebabkan dasar pemberian berkas sebagai dasar persyaratan  belum ada jelas. Berbeda halnya dengan penerimaan CPNS syaratnya jelas, yakni ijazah, tranksrip nilai dan lain sebagainya.

Berbeda dengan K2 harus jelas SK pengangkatannya, bentuknya apakah kontrak atau SK. Dan, SK itu siapa yang bertanggungjawab dan lainnya.

Baca juga:  Pusat Transfer Gaji untuk P3K Pemkot Mataram

Yoyok menambahkan, pasca seleksi awal tahun 2019 lalu, pemkot belum ada pemberkasan. Pemberkasan tidak mungkin dilaksanan tanpa ada petunjuk teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). “BKN saja ndak berani nerima dokumen. Cuma provinsi saja kemarin berani lakukan pemberkasan,” tandasnya.

Dia bersyukur tidak ada satupun pegawai K2 yang ikut seleksi menanyakan hal tersebut. Rupanya, mereka memahami kondisi atau kebijakan yang belum jelas dari KemenpanRB. Malah, pegawai Lombok Barat yang mencari informasi ke Kota Mataram.

Baca juga:  Penghapusan Honorer Berpotensi Bikin Pendidikan Tidak Efektif

Di satu sisi, ketidakjelasan pengangkatan pegawai K2 sebagai PNS justru berimbas terhadap pengalihan gaji yang telah dialokasikan pada daftar penggunaan anggaran (DPA) BKPSDM sekitar Rp1,2 miliar. Badan Keuangan Daerah justru meminta anggaran tersebut dialihkan ke program lain.

“Saya ditelpon sama orang BKD minta dialihkan. Tapi saya bilang jangan dulu dialihkan,” tandasnya. Dia tidak mengetahui sewaktu – waktu ada kebijakan lain dari pemerintah pusat. Jika dialihkan maka tidak ada sumber anggaran untuk membayar gaji dan tunjangan kinerja daerah 51 pegawai tersebut. (cem)